Bowo Sidik Akui Terima Lima Gratifikasi

JAKARTA – Mantan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso mengaku pernah menerima sedikitnya lima gratifikasi saat menjabat sebagai wakil rakyat. Pengakuan itu dilontarkan saat sidang kasus dugaan suap kerja sama pelayaran antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) serta penerimaan gratifikasi terkait jabatan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/10).

Bowo mengaku pernah menerima uang dari mantan Ketua DPR Setya Novanto sebesar SGD50 ribu terkait kebutuhan dirinya dalam pencalonan sebagai anggota legislatif di dapil Jawa Tengah. Ia menyebut dana haram tersebut diterimanya saat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali.

“Saat Munas Golkar. Saya sebagai pemenangan Jawa Tengah sama Pak Novanto diberi SGD50 ribu. Ya, (diterima) di Bali, Pak. Di lokasi hotel (tempat munas berlangsung),” terang Bowo kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain dari Novanto, Bowo juga mengaku menerima gratifikasi sebesar SGD250 ribu dari Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat M Nasir. Pemberian gratifikasi tersebut terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, tahun 2016.

Bowo menjelaskan, kala itu dirinya menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. M Nasir, bersama Komisaris PT Karya Bersinar Indonesia Jora Nilam Judge alias Jesica, mendatanginya. Maksud kedatangan keduanya yakni meminta bantuan agar Kepulauan Meranti mendapat kucuran DAK.

Ia lantas mengarahkan keduanya untuk menemui Anggota DPR Eka Sastra. Karena, menurut penjelasannya, Eka dapat mengurus hal tersebut hingga DAK dapat dicairkan.

“Nah setelah (Kepulauan) Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang SGD250 ribu yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp2,5 miliar,” beber Bowo.

Selain itu, Bowo Sidik juga mengakui menerima dua pemberian uang dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu sebanyak dua kali. Menurut penuturannya, uang pertama yang diterimanya terkait proyek revitalisasi pasar di Minahasa Selatan.

Uang tersebut diterima melalui perantara kader Golkar Dipa Malik di Plaza Senayan dan Cilandak Town Square sekitar Februari 2018. Uang dibuntks menggunakan amplop coklat. Bowo menerangkan kepada jaksa untuk mengurus proyek revitalisasi pasar Minahasa Selatan.

Penerimaan kedua, diakuinya, diterima dari Tetty. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk pengamanan jabatan Tetty sebagai ketua DPD Golkar Sulawesi Utara. Karena, kata dia, Tetty khawatir jabatannya akan digeser saat penggantian Ketua Umum Golkar dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

“Ada ketakutan Bu Tetty dia akan digeser dari Ketua DPD dan minta dikomunikasikan dengan teman-teman DPP. Kemudian saya ikut mengomunikasikan agar Bu Tetty tetap dipertahankan di DPD Golkar,” ujar Bowo.

Tak hanya itu, Bowo juga mengaku pernah menerima SGD200 ribu dari mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Namun, ia menyebut pemberian tersebut dilakukan secara tiba-tiba. Ia pun mengaku tidak mengetahui maksud dari pemberian tersebut.

“Itu tiba-tiba Pak Sofyan ajak makan malam di Angus House di Plaza Senayan. Kita ngobrol-ngonrol kemudian dia memberikan uang itu kepada saya. Setelah saya buka di kendaraan isinya SGD200 ribu,” tuturnya.

Terakhir, ia mengaku menerima uang sebesar SGD200 ribu. Jaksa sebelumnya menyakini penerimaan itu terkait pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang gula rafinasi. Akan tetapi, ia membantah penerimaan ini ada hubungannya dengan Permendag.

“Sebenarnya tidak ada hubungan sih (antara SGD200 ribu dengan pembahasan permendag). Yang ngasih bukan orang Kemendag,” ucapnya.

Bowo menambahkan, keseluruhan penerimaan gratifikasi senilai total SGD700 ribu dan Rp600 juta itu diakuinya disimpan di rumahnya. Lalu, ia melanjutkan, dirinya meminta tolong Ayi Paryana untuk menukarkan sebagian dari uang tersebut, yakni Rp8 miliar, ke dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu.

Bowo menambahkan, sebagian uang tersebut dikonversi ke rupiah sebanyak tujuh kali. Rencananya, uang-uang itu akan digunakannya guna kepentingan pencalonan sebagai anggota DPR pada Pileg 2019.

Ia pun membantah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. “Saya simpan dana itu untuk kepentingan politik. Tidak pernah saya gunakan. Rp8 miliar itu disiapkan untuk kepentingan dapil,” sanggahnya.

Usai mendengar keterangan Bowo, JPU pada KPK Kiki Ahmad Yani meminta waktu kepada hakim untuk menyusun surat tuntutan terhadap Bowo Sidik selama 14 hari. Ketua Majelis Hakim Yanto pun menerima permintaan tersebut.

“Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang dengan agenda pembacaan surat tuntutan,” tutur Yanto sambil mengetok palu.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik didakwa menerima sejumlah gratifikasi. Jaksa menyebut Bowo menerima gratifikasi senilai total Rp600 juta dan SGD700 ribu terkait jabatannya sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Semula, tim KPK melakukan penggeledahan di PT Inersia Ampak Engineers (IAE), perusahaan milik Bowo. Dalam penggeledahan itu, diamankan barang bukti uang pecahan Rp20 ribu yang dibungkus amplop putih sebanyak 400.015 buah di dalam empat ribu box amplop, serta disimpan di dalam 81 kardus dan dua kontainer plastik berwarna putih senilai total Rp8.000.300.000.

Bowo telah menerima sedikitnya empat gratifikasi. Dua kali pada 2016 senilai SGD250 ribu dan SGD50 ribu. Gratifikasi tersebut masing-masing diterima terkait pengusulan DAK fisik Kepulauan Meranti pada APBN 2016 dan saat Bowo menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partak Golkar untuk pemilihan Ketua Umum periode 2016-2019 di Denpasar, Bali.

Sementara dua gratifikasi lainnya berturut-turut diterima Bowo pada 26 Juli 2017 dan 22 Agustus 2017 masing-masing sebesar SGD200 ribu. Penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI terkait pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi dan mitra PT PLN.

Ia menambahkan, Bowo lalu meminta bantuan Ayi Paryana untuk menukarkan sebagian uang tersebut, yakni SGD693 ribu, dengan cara mentransfernya secara bertahap ke rekening sebanyak tujuh kali. Secara total, uang tersebut ditransfer dalam kurun Januari hingga Maret 2019.

Uang tersebut lalu dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Rp10.410 menjadi Rp7.189.011.000. Selain itu, Bowo juga mentransfer uang yang diterimanya dari PT HTK sebanyak dua kali ke rekening Ayi Paryana pada 11 Maret 2019 masing-masing sebesar Rp640 juta dan Rp200 juta. Sehingga total uang yang diserahkan Bowo kepada Ayi Paryana berjumlah Rp8.029.011.000.

Selanjutnya Ayi Paryana menukarkan sebagian uang tersebut sebesar Rp8 miliar ke dalam pecahan Rp20 ribu di Bank Mandiri sebanyak delapan kali. Ayi kemudian mengantarkan uang tersebut ke Kantor PT Inersia Ampak Engineers dan diterima oleh Direktur Indung. Pengantaran uang dilakukan Ayi secara bertahap sebanyak delapan kali. Tiap mengantar, ia membawa Rp1 miliar.

Selain penerimaan uang dalam mata uang asing, jaksa menyebut Bowo juga menerima uang Rp300 juta sebanyak dua kali pada Februari 2017 dan 2018. Kedua penerimaan tersebut terkait pembahasan program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan untuk tahun anggaran 2017.

Jaksa menyatakan, seluruh penerimaan itu tidak pernah dilaporkan Bowo kepada KPK. Jaksa menilai, perbuatan Bowo tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHPidana.

(riz/gw/fin)