Menteri dari Profesional Lebih Berani

JAKARTA – Siapa tokoh yang akan menjadi menteri pada pemerintahan periode 2019-2024 mendatang masih misterius. Meski sudah banyak bocoran yang beredar, namun belum ada pihak yang bisa memastikan. Yang pasti, kabinet akan diisi orang partai politik dan profesional. Kalangan non parpol lebih diunggulkan karena dinilai lebih berani mengeksekusi kebijakan

“Figur menteri dari profesional akan lebih berani mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan yang digariskan Presiden Joko Widodo. Sebab, kalangan profesional belum banyak terkontaminasi oleh virus permainan politik kotor,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin di Jakarta, Sabtu (19/10).

Selain itu, menteri dari kalangan profesional juga tidak memiliki beban untuk balas jasa kepada parpol. Sehingga bisa lebih leluasa dalam bekerja menerjemahkan visi dan misi Presiden.

Dia menambahkan, menteri dari profesional diyakini juga bisa mendongkrak citra Jokowi. Sebab, mereka memiliki keahlian di bidangnya. “Kalangan profesional lebih bersih, ahli, dan siap bekerja untuk membantu Presiden,” paparnya.

Ujang setuju dengan wacana kabinet meritokrasi. Dengan konsep tersebut, figur yang memiliki prestasi dan keahlian akan diposisikan sesuai dengan kemampuannya. “The right man on the right job. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Karena jika kementerian tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,” terang Ujang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan bakal mengisi kabinetnya dengan komposisi 45 persen dari parpol dan 55 persen dari profesional. Namun, dia masih merahasiakan identitas para calon pembantunya tersebut. “Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober. Bisa di hari yang sama atau setelahnya,” kata Jokowi melalui akun resmi Instagramnya @jokowi.

Sementara itu, politisi Senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai manuver Partai Gerindra dan Partai Demokrat adalah hal yang wajar. Kedua parpol itu bukan pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Kewajaran itu karena dalam Pemilu, persaingan dua kubu lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi. “Saya kira dalam khasanah berpolitik Indonesia, kurang begitu tepat jika menggunakan istilah oposisi,” ujar Akbar di Jakarta, Sabtu (19/10).

Dia melihat parpol secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politik. Tujuannya meningkatkan mekanisme checks and balances. Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. “Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi. Itu yang dinamakan mekanisme checks and balances. Partai-partai memposisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem itu,” jelasnya.

Sebab itu, Akbar mengatakan sah-sah saja bila setiap partai politik di luar pendukung Jokowi, menduduki posisi menteri di kabinet. Karena tujuannya dalam rangka memperkuat mekanisme checks and balances tersebut.

Terpisah, politisi PDIP Andreas Pareira, menilai hal yang wajar apabila partainya mendapat jatah kursi dalam kabinet paling banyak. “Porsi paling banyak wajarlah sebagai partai pemenang. Selain itu, Jokowi adalah kader PDIP. Dukungan partai buat Jokowi bukan baru sekarang,” kata Pareira, di Jakarta, Sabtu (19/10).

Dukungan itu sudah diberikan sejak pemilihan wali kota Solo pada 2005 silam. Kemudian, Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Dia tidak mengetahui pasti jumlah kader PDIP yang akan duduk dalam kabinet. “Susunan nama sudah disampaikan tinggal beliau pilih yang mana,” terang Andreas.

Terkait sejumlah pertemuan pimpinan partai dengan Megawati bersama Jokowi, lanjutnya, menghasilkan perkembangan dalam susunan kabinet. Dia menyebut ada kemungkinan ada warga baru dalam koalisi. “Pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Zulkifli Hasan mungkin ada perubahan peta koalisi. Itu bisa saja mengubah komposisi kabinet,” imbuhnya.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku sudah menyiapkan nama-nama kader yang terbaik untuk posisi menteri. Dia tak mau menyebut berapa calon menteri yang disodorkan Golkar ke Jokowi. “Konsep Golkar sesungguhnya jika Pak Jokowi minta nama kader. Sesuai portofolio saja. Jika yang dibutuhkan bidang ekonomi, Golkar siapkan yang ahli di bidang ekonomi. Kami serahkan sesuai nama portofolio yang diminta presiden,” ujar Ace.

Ace menegaskan Golkar menyiapkan kader-kader yang memahami program kerja Jokowi di periode kedua, Yakni fokus membangun SDM dan infrastruktur. Dia menyebut figur menteri yang akan disodorkan juga harus mengerti tantangan pelemahan ekonomi global sambil mewujudkan visi-misi presiden.

(rh/fin)