PNS Tak Dilarang Terlibat Kampanye Pilwu

CIREBON – Tidak ada aturan yang melarang PNS terlibat dalam tim sukses pilwu (pemilihan kuwu atau kepala desa) ataupun terlibat langsung dalam pilwu. Sehingga, boleh-boleh saja PNS terlibat dalam kampanye atau menjadi tim sukses calon kuwu.

Plt Sekretaris DPMD Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan kepada Radar mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan aturan yang melarang PNS terlibat dalam pilwu atau tim sukses calon kuwu tertentu. Begitupun dengan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kuwu, tidak ada aturan mengenai PNS dilarang menjadi tim sukses calon kuwu atau terlibat langsung dalam kampanye pilwu.

Sementara, dalam Peraturan Pemerintah nomor 53, hanyalah aturan soal PNS dilarang mengikuti kampanye atau terlibat langsung dalam politik praktis seperti mendukung DPD, DPRD, DPR RI, Capres Cawapres dan Calon kepala daerah. Tetapi tidak disebutkan pemilihan kuwu ataupun pemilihan kepala desa.

PENGAMANAN PILWU

Sementara itu, sebagai bukti siap untuk mengamankan Pemilihan Kuwu serentak 2019 dan pelantikan presiden Republik Indonesia 2019, Polres Cirebon Kabupaten menggelar apel kesiapan pengamanan di lapangan depan Mapolres Cirebon, Kamis (17/10). Apel dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kabupaten AKBP Suhermanto, dan sebagai komandan upacara Kasat Sabara AKP Didin Jarudin.

Kegiatan apel juga diikuti Kodim 0620 Kabupaten Cirebon dan seluruh pimpinan Forkopimda Kabupaten Cirebon sebagai wujud siapnya pengamanan pelantikan presiden dan mendukung pilwu yang damai di Kabupaten Cirebon.

Kapolres Cirebon Kabupaten AKBP Suhermanto menyampaikan, tugas untuk pengamanan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2019 ini, adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas.

“Kita jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI–Polri dan seluruh komponen masyarakat, untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran bertugas. Anggota segera kenali, temukan dan atasi potensi kerawanan. Agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan pilwu setentak,” papar Kapolres dalam apel tersebut.

Kapolres juga menekankan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus sinergis dan mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah, dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga harus terus berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat, Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.

(den/cep)