Prabowo Jadi Menhan?

FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya. Bahkan, pihak istana mendukung jika mantan Danjen Kopassus itu menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Kini, Prabowo menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait bergabung atau tidaknya Gerindra dalam pemerintahan.

Pada Rabu (16/10) Prabowo sudah menyatakan sikap di hadapan kader Gerindra. Pernyataan sikap itu disampaikan secara tertutup. Alias hanya kepada internal kader. Media tidak diperbolehkan meliput. Sikap politik tersebut belum memberi ketegasan, apakah Gerindra akan bergabung atau tidak.Prabowo hanya menegaskan dirinya siap jika negara memanggil.

Ada tiga sikap politik Partai Gerindra yang disampaikan Prabowo. Pertama, Gerindra sudah menyerahkan konsep terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan yang kuat

Kedua, Gerindra mempersilakan Presiden Joko Widodo menggunakan konsep tersebut untuk lima tahun ke depan. Namun, bila tidak digunakan, Prabowo dan Gerindra tetap akan bekerja sama untuk kepentingan NKRI. “Bila konsep tersebut ingin digunakan Pak Jokowi, kami persilakan. Baik itu dengan bersamaan Pak Prabowo dan Partai Gerindra, atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra. Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI,” kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di rapimnas di kompleks Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10) .

Yang ketiga, Prabowo memutuskan terus menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Caranya memelihara silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak. Tujuannya musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara. “Jadi itu sikap politik Pak Prabowo dan Gerindra,” imbuh Dahnil.

Dia menyatakan saat ini partainya menunggu keputusan Jokowi. Apabila presiden dalam lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsep Gerindra, pihaknya menyatakan sanggup bekerja. “Kader dipastikan samina wa athona ikut keputusan Pak Prabowo. Karena sejak awal, Gerindra sepakat menyerahkan seluruh keputusan politik terkait berkoalisi atau tidak kepada Pak Prabowo,” lanjut Dahnil.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan publik tidak perlu khawatir bila oposisi masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nggak usah khawatir. Apabila semua ada di pemerintahan, takutnya tidak ada oposisi yang mengkritik. Kan masih ada media. DPR dan pemerintah itu terlatih. Orientasi yang dibangun pemerintah itu orientasi yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” kata Ngabalin di Jakarta, Rabu (16/10).

Apabila, oposisi masuk ke pemerintahan, hal itu juga tidak akan mengganggu soliditas koalisi lama. Hal ini menjawab isu Partai Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi pada periode 2019-2024. Kabarnya, Fadli Zon dan Edhy Prabowo akan mendapat jatah menteri. “Kalau Fadli Zon saya nggak tahu. Namun, peluang Edhy Prabowo seperti rumor yang beredar memang diusulkan sebagai menjadi Menteri Pertanian. Isunya kan begitu dari media. Mudah-mudahan iya,” imbuh Ngabalin.

Tak hanya itu. Prabowo Subianto juga diisukan bakal menjadi Menhan. Menurut Ngabalin dirinya sangat bersyukur jika isu tersebut menjadi kenyataan. Dia mengaku mengetahui isu itu dari pemberitaan media. “Saya senang sekali dengan pernyataan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara beliau dan Gerindra mempersiapkan diri kalau diperlukan oleh pemerintah,” paparnya.

Apabila benar Prabowo jadi Menhan, Ngabalin yakin mantan Pangkostrad itu mampu memberikan kontribusi yang bagus. Alasannya, latar belakang Prabowo sebagai militer dengan pengalaman dan punya jaringan luas. “Jika benar seperti yang ditulis media terkait kemungkinan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, saya bersyukur dan saya dukung. Latar belakang militernya luar biasa. Mudah-mudahan. Amin, Insya Allah,” ucapnya.

Sebelumnya, Isu Prabowo menjadi Menhan sudah dibantah oleh Gerindra. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo tak pernah meminta jabatan Menhan atau jabatan lainnya. Gerindra mengaku hanya menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi.

Terpisah, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menegsakan bergabungnya partai oposisi ke pemerintah, bukanlah hal tabu. Menurutnya, tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada periode pertama Jokowi, banyak partai eks rivalnya bergabung ke koalisi. Misalnya Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Meski begitu, PDIP menyerahkan keputusan kepada Jokowi. Begitu pula soal pembagian kursi menteri. PDIP menilai hal tersebut merupakan hak prerogratif presiden. “Baik dalam menyusun kabinet maupun menentukan apakah akan melibatkan atau tidak parpol oposisi. Sepenuhnya diserahkan kepada Pak Jokowi selaku presiden terpilih,” ujar Basarah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Menanggapi isu Gerindra akan masuk pemerintahan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tidak mau berprasangka buruk. PKS, kata dia, saat ini memutuskan tidak bergabung ke koalisi Jokowi. Namun, partai lainnya seperti PAN, Demokrat dan Gerindra belum bersikap tegas. “Soal itu kembali pada parpol masing-masing. PKS tidak ingin mencampuri urusan dapur partai lain. Itu hak dan pilihan politik mereka. Yang jelas sampai saat ini PKS memutuskan tidak bergabung dalam pemerintahan,” ujar Hidayat.

(rh/fin)