Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Hoaks

JAKARTA – Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Lembaga pengawas memetakan, upaya pembobolan, politik uang serta penyebaran berita bohong masih ditemukan.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, mengatakan tantangan di era digitalisasi adalah munculnya upaya peretasan terhadap perangkat digital Pemilu hingga gelombang hoaks yang mengganggu tahapan Pilkada.

Ia mengatakan, yang dihadapi penyelenggara pemilu bukanlah satu atau dua hoaks. Tetapi gelombang hoaks yang menyerang mulai dari KPU, Bawaslu hingga peserta pemilu. Hanya saja, selama ini pemberantasan hoaks belum maksimal. Karena urusannya dengan platform media sosial sebagai sumber penyebaran dan penciptaan hoaks itu sendiri.

“Kemeriahan di media sosial, untuk platform tertentu tidak bisa langsung di takedown, karena yang melakukan takedown itu Facebook sendiri yang markasnya di Singapura. Nah, pas ditakedown, kampanye sudah selesai. Ini tantangan pengawasan medsos,” kata Afifuddin di Jakarta, Rabu (16/10).

Tantangan lain adalah pengaturan kampanye di medsos yang dilakukan dengan berbagai metode. Secara teknis, banyak potensi kecurangan yang bisa dilakukan dalam pengawasan kampanye di medsos. Salah satu contoh adalah Bawaslu hanya melalukan pengawasan terhadap akun resmi yang didaftarkan ke KPU maupun Bawaslu. Dalam kenyataannya, banyak muncul akun siluman yang ikut berkampanye hingga memproduksi gelombang hoaks.

“Itu juga ada orang-orang yang iklan kampanye di media sosial. Karena nggak ada aturannya. Kampanye tidak konvensional itu dikembangkan dan tentu harus diatur. Kan ada iklan dan sponsor. Kalau si calon dan tim sukses perlu ada aturannya,” paparnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan. Dia menegaskan politik uang masih akan ada saat Pilkada 2020. Karena itu, Bawaslu mengajak masyarakat dan parpol untuk mengurangi politik uang pada Pilkada 2020.

“Tantangan kami masih seputar persoalan politik uang dan sebagainya juga masih harus bisa kita selesaikan dan awasi secara maksimal. Tujuannya agar tidak terjadi banyak politik uang. Hal itu tidak bisa dipungkiri. Semaksimal mungkin ditekan agar politik uang tidak masif. Kalau di-zero kan agak susah,” bebernya.

Menurutnya, pemberantasan money politic bisa dilakukan dari partai politik. Salah satunya, dengan mengusung kandidat yang memilik track record baik. “Orang baik dan memang diterima publik tinggal kampanye yang wajar saja. Tidak usah money politic. Masyarakat juga harus jadi pemilih yang rasional dan berintegritas,” lanjut Abhan.

Dia melihat adanya tantangan partai politik yang dituntut bisa terbuka kepada publik. Terutama terkait calon-calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2020. “Kita harap parpol semakin baik dan terbuka dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Ini semua tergantung dari parpol,” tandasnya.

(khf/fin/rh)