Sudah Diundur, NPHD Belum Beres

JAKARTA – Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung. Padahal, pemerintah dengan penyelenggara pemilu telah sepakat untuk memundurkan batas waktu. Tercatat, masih ada 63 kabupaten/kota dan tiga provinsi yang masih molor.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memanggil ulang daerah yang belum menyepakati NPHD. Dia berharap masalah NPHD bisa selesai pada Oktober ini.

“Kami akan lakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan pertemuan kembali. Secepatnya agar bisa selesai agar bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Harapan kami Oktober ini sudah selesai semuanya,” ujar Abhan di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia mengatakan dari 204 daerah yang sudah menandatangani NPHD terkumpul dana sebesar Rp 2,2 triliun. “Anggaran yang telah selesai NPHD itu sebesar Rp2,214 triliun. Jadi anggaran ini belum selesai semua. Karena masih ada di 63 kabupaten dan kota yang belum NPHD dan 3 provinsi. Itu soal NPHD yang belum selesai,” ucap Abhan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, jika daerah ada yang kekurangan anggaran, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Di antaranya pergeseran anggaran ataupun menggunakan sisa anggaran. “Setiap daerah pasti memiliki sisa anggaran, hanya berbeda soal besar kecilnya,” jelas Syarifuddin. Jika menggunakan sisa anggaran tidak memadai, bisa dilakukan pergeseran anggaran. Misalnya dari kegiatan yang tidak terlalu menjadi prioritas.

Kemendagri memastikan akan turun tangan secara langsung, bila terdapat daerah yang belum menuntaskan NPHD. “Saya yakin pasti sudah ada perkembangan. Sekarang saya masih belum update. Akan tetapi jumlahnya terus semakin kecil,” imbuhnya.

Jika proses penandatanagan NPHD benar-benar alot, akan ditangani secara khusus. Langkah seperti itu biasanya akan selesai. “Saya optimistis NPHD dapat dituntaskan tepat waktu pada wilayah-wilayah yang belum menandatanganinya. Kondisi daerah sekarang berbeda dengan saat pertama kali menyelenggarakan pilkada serentak,” pungkasnya.

(khf/fin)