Jamintel Bicara Pemulihan Aset Negara di Hadapan Risma Hingga Sekda

JAKARTA – Kejaksaan Agung melalui jajaran Jaksa Agung MUda Bidang Intelijen (Jamintel) tengah terus menggalakkan gerakan pemulihan aset aset milik negara diberbagai daerah seluruh Indonesia. Belum lama ini, Kejaksaan berhasil memulihkan aset milik Pemprov Surabaya senilai lebih dari Rp 6 triliun.

Hal ini terungkap dalam dalam Seminar Nasional tentang Peran Kejaksaan Dalam Penyelamatan Aset Negara Sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang digelar Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Universitas Brawijaya (UB) di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta, Selasa (15/10).

Seminar Nasional yang dibuka oleh Jamintel Jan S Maringka sebagai keynote speaker juga dihadiri narasumber, Walikota Surabaya Tri Rismaharani, Kordinator pada Jamintel Kejagung RI Didik Farkhan Alisyahdi, Akademisi Fakultas Hukum UB Prija Djatmika. Serta peserta seminar yakni para Asintel Kejati, Sekda berbagai daerah dan berbagai elemen lainnya.

Dalam melakukan pemulihan aset negara harus melalui berbagai cara yang tidak menimbulkan kegaduhan, artinya pemulihan aset tidak hanya mengedepankan upaya tindak pidana, pasalnya dapat membuat penyelenggara negara atau kepala daerah menjadi takut untuk mengambil tindakan dan kebijakan.”sering terjadi justru sebaliknya aparat pemerintah menjadi takut dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Bayangkan baru lelang saja sudah dipanggil (diperiksa), akhirnya timbul rasa ketakutan, jadi lebih baik (pidana) digunakan sebagai opsi terakhir,” katanya.

Dia menegaskan adannya rasa takut Kepala Daerah dan pejabat daerah dalam melakukan setiap tindakan dan kebijakan berakibatkan fatal yakni tidak terserapnya anggaran yang disediakan pemerintah pusat. Tak hanya itu, pembangunan yang tenagh digalakkan pemerintah pusat juga dapat tersendat yang akhirnya, penegakan hukum justru dinilai menjadi salah satu faktor terhambatnya pembangunan.”uang negara tidak terserap, pembangunan terhambat. Ini yang harus kita pahami bersama, ketika pembangunan terhambat siapa yang disalahkan? Aparat penegak hukum,” jelasnya.

Karena itu, kata Jan Maringka, Kejaksaan membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dalam rangka mengedepankan pencegahan dan pengawasan pembangunan. Agar terjadi percepatan pembangunan secara nasiona.”sarana dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan,” tegasnya.

TP4, lanjut Jan Maringka, diharapkan dapat menghilangkan rasa takut terhadap penyelenggara negara sehingga pembangunan nasional terus berjalan. TP4 dapat mengawal program pemerintah dari awal perencanaan hingga ke tingkat daerah.”kita melihat keberhasilan pembangunan infrastruktur, kemudian di bawah ada pendistribusian dana desa semua berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tetap sasaran. Ini adalah bentuk nyata konstribusi aparat penegak hukum dalam percepatan pembangunan,” tegasnya.

Karena itu kembali ke soal pemulihan aset, Jan Maringka menegaskan pihaknya siap memberikan bantuan kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk memulihkan aset negara yang masih tercecer atau tidak tercatat dalam administrasi aset daerah. “kita akan bantu sepenuhnya, kita akan melakukan komitmen bersama, dengan situasi seperti ini kita memulai dengan semangat baru, agar pemerintah daerag lebih terbuka. Maka dengan instruksi semacam ini kita bisa memulihkan bersama aset aset negara,” tutupnya.

Sementara, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani menagtakan terakhir aset yang dipulihkan KEjaksaan yakni sebesar Rp 6 triliun lebih, meskipun saat ini masih dalam proses audit.”dsys dsngst berterima kasih kepada kejaksaan kami dibantu mulai detail, mulai 2,3 tahun lalu, 2014 kita mulai,” katanya.

Dia menjelaskan beberapa aset yang kembali ke Surabaya yakniterdapat 47 hektar lahan yang telah resmi kembali ke Pemkot Surabaya.”nilainya macam-macam, ada yang 7 hektar di luar Surabaya di Sidoarjo ada aset terkenal kelurahan Pancasila dulu yang resmikan Bung Karno,” jelasnya.

Dia menegaskan pelibatan Kejaksaan karena salah satu faktor yakni tidak adanya anggaran untuk membayar sewa pengacara jika ingin melakukan gugatan terkait aset. “makannya kami minta bantuan kejaksaan, kami ga mungkin mampu bayar pengacara ¬†gitu,” tegasnya.

Lalu, Risma bicara soal kesulitan dalam memulihkan aset. Pertama soal kelengkapan dokumen – dokumen terkit dengan aset aset yang ingin dipulihkna. .” kita mengumpulkan data. Saat itu Jaksa meminta data sampai detail, harus punya bukti-bukti yang kuat,” ujarnya.

Lalu kesulitan kedua yakni soal siapa pihak yang menguasai aset yang akan dipulihkan.”ada yang lari ke luar negeri. Ada yang di luar negeri, sampai saya minta bantuan ke Kejaksaan Agung sampai saat itu karena tidak mungkin diatasi itu,” tutupnya.
(lan/fin)