Rekomendasi DPRD Sebagai Pereda Konflik Pilkades di Masyarakat

Para Aktivis Pantura Kabupaten Tangerang siap mengawal tes ulang calon kades yang lebih dari lima.

KABUPATEN TANGERANG – Para Aktivis Utara terus mengawal persoalan kegiatan tes dasar kompetensi calon kepala desa yang dirasa banyak kejanggalan dan keruwetan dilakukan oleh Lembaga Institute for Community Development (ICD) yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, sehingga menimbulkan gejolak serta konflik di masyarakat.

Budi Usman, Direktur Komunikasi Tangerang Utara mengatakan bahwa banyaknya persoalan yang menjadi gejolak dan konflik di masyarakat tersebut dianggap tidak profesionalnya kegiatan yang menggunakan uang negara ini di lakukan oleh DPMPD Kabupaten Tangerang bersama ICD.

“Kami menginginkan segera pengujian tes dasar Kepala Desa yang lebih dari lima orang tersebut di ulang, dan penguji independennya di ganti tegasnya,”katanya, Selasa (15/10), di Resto Saung ibu.

Dirinya juga mengatakan agar DPRD Kabupaten Tangerang tegas dan merekomendasikan kepada Bupati Tangerang untuk segera melakukan tes ulang uji dasar ini kepada desa yang mempunyai lebih dari lima calon, agar gejolak konflik di masyarakat mereda.

“Kedepannya, DPRD Kabupaten Tangerang segera membuat peraturan agar pelaksanaan kegiatan yang ada di setiap desa yang keran pembayarannya ada di DPMPD tidak menggunakan sistem autodebet, karena autodebet merupakan pembayaran yang belum tentu kuasa pengguna anggaran (KPA) juga setuju,”pintanya

Senada, Aktivis Tangerang Utara lainnya Dulamin Zigo menambahkan bahwa tes seleksi calon kades yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang melalui lembaga independen ICD diduga tidak ekpose disetiap desa, melainkan hanya sebuah rekomendasi yang disuguhkan kepada panitia pilkades, jadi hal ini melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa.

“Setiap desa dipungut biaya sebesar Rp 2,5 juta rupiah per desa, sehingga dari 153 desa yang mengikuti pilkades serentak maka terkumpul sebanyak Rp 382.5 juta rupiah untuk tes seleksi calon kades,”tuturnya.

Dirinya juga menghimbau Ketua DPRD Kabupaten Tangerang harus turun langsung meminta Bupati Tangerang untuk membatalkan keputusan Bupati terkait penetapan calon kades, karena ini terjadi tidak sesuai dengan prosedur.

“Kami berjanji akan datang kembali dengan massa aksi yang lebih besar, jika rekomendasi DPRD tidak di kabulkan ,” tandas Zigo.

(Mul/Fin)