KPK Masih Tetap Berharap Perppu

    JAKARTA – Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berlaku pada 17 Oktober 2019, meski belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, KPK tetap berharap Presiden Jokowi dapat menertibkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkannya.

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut terdapat sedikitnya 26 bentuk pelemahan terhadap KPK yang diatur dalam UU versi revisi. Temuan ini, kata Laode, berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan akan memperkuat KPK.

    “Kita sangat berharap presiden akan mengeluarkan perppu. Kalaupun seandainya tidak dikeluarkan kita akan menjalankan undang-undang yang dengan segala keterbatasannya,” ujar Laode di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10).

    Laode beranggapan, bentuk pelemahan paling krusial yakni aturan yang mengeliminasi peran penyidikan dan penuntutan yang dimiliki pimpinan KPK. Hal ini, menurutnya, memangkas kewenangan serta memunculkan kesan bahwa pimpinan KPK bukan lagi bertindak sebagai pemimpin tertinggi komisi antirasuah.

    Selain itu, Laode juga menyoroti peran dewan pengawas yang diatur dalam UU KPK versi revisi. Menurut aturan yang baru, dijelaskan Laode, dewan pengawas bertugas mengawasi kinerja KPK. Namun dalam penerapannya, dewan pengawas ikut terlibat dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan mengeluarkan izin penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan.

    “Itu pasti akan ditentang di praperadilan. Bagaimana mungkin bukan seorang penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini akan sangat mempengaruhi kerja KPK ke depan,” tukasnya.

    Kendati demikian, Laode menyatakan KPK tidak alergi terhadap kehadiran dewan pengawas. Namun, ia menekankan agar fungsi dewan pengawas tersebut diperjelas.

    “Itu (pemberian izin penyadapan) bukan mengawasi. Nanti kita orang bertanya lagi yang diawasi dewan pengawas ini siapa? Karena dia bukan mengawasi, kerjanya adalah melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh komisioner, sekarang dilakukan oleh dewan pengawas,” tandasnya.

    Laode pun menyebut, proses peralihan dari UU KPK yang lama ke versi revisi tidak memiliki kejelasan. Karena, ia mengaku masih belum mengetahui secara jelas apakah peralihan tersebut dilakukan sebelum atau sesudah pembentukan dewan pengawas.

    “Terus terang ini akibat dari proses perundang-undangan yang dibikin rahasia dan tertutup. Akhirnya menimbulkan kerancuan-kerancuan baik itu dari segi terminologi maupun tata kerja,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Laode menuturkan KPK sangat menyesalkan proses pembahasan revisi UU yang terkesan dilakukan tertutup dan terburu-buru. Bahkan, ia menyoroti kesalahan ketik dalam draf tersebut.

    “Kita sekarang bertanya lagi, apakah sekarang perbaikan typo itu harus membutuhkan persetujuan antara parlemen dan pemerintah kembali? Sudah berbeda kan, bukan parlemen yang dulu. Apakah parlemen yang sekarang terikat dengan kesalahan yang dibuat sebelumnya?” tanya Laode.

    Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati mengaku tidak dapat memastikan kapan Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Ia menyebut, presiden masih memerlukan waktu terkait hal itu.

    “Jadi mungkin masih memerlukan waktu. Nanti kita liat aja perkembangan. Saya sih (merasa) sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya,” ujar Adita.

    Ia menambahkan, Presiden Jokowi masih memerukan waktu untuk mendengar masukan dari sejumlah pihak terkait penerbitan perppu. Ia juga menyampaikan, proses pemelajaran terhadap salinan revisi UU KPK masih terus dilakukan.

    “Beliau kan mendengarkan (masukan) dari berbagai pihak. Juga mempelajari lagi salinan yang dari DPR. Jadi mungkin masih memerlukan waktu, nanti kita lihat saja perkembangan,” jelas Adita.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here