Politikus PKS Tak Sepakat Perppu KPK

JAKARTA – Adanya desakan sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) terlalu tergesa-gesa, sebab UU KPK hasil revisi juga belum dipraktekkan.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyebut, penerbitan Perppu KPK itu merupakan hak prerogatif presiden. Kalaupun langkah itu dipilih, Nasir sarankan agar sebaiknya menunggu dulu UU KPK hasil revisi disahkan.

“Jadi, menurut saya sambil UU itu diundangkan, lalu kemudian dipraktekkan dan dievaluasi dalam waktu tertentu, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu melakukan uji materi,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis (10/10).

Menurutnya, sambil berjalannnya waktu itu pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU komisi antirasuah hasil revisi itu bisa mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, daripada desak Perppu langkah ini dirasa lebih tepat untuk dilakukan.

“Saya kira, sebagai negara hukum yang demokratis sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi itu diarahkan ke Mahkamah Konstitusi,” kata anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dari dapil Aceh II tersebut.

Lebih jauh, Nasir berpandangan, presiden mesti menjelaskan secara ilmiah soal revisi UU KPK kepada publik, apalagi di tengah desakan agar menerbitkan perppu. Sebab, Nasir khawatir fungsi MK malah tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah perundang-undangan.

“Kita khawatir akhirnya punya Mahkamah Konstitusi, tapi kita tidak manfaatkan, kita tidak salurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya, memang dari kalangan akademisi atau civitas akademika bisa mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK. Jadi sambil berjalan,” tuturnya.

Nasir pun menyayangkan, anggapan beberapa pihak yang menyebut perppu adalah jalan pintas, dan ada juga yang menganggap menempuh jalur di MK tak efektif, karena cenderung memakan waktu lama. Padahal, jalan konstitusional adalah dengan menguji UU hasil revisi itu ke MK.

“Kalau mau menguji UU itu, apakah konstitusional ya ke MK. Jangan berpikir kok lama sekali ya, butuh waktu. Selama ini, temen-temen yang mengatakan itu lama, apa bedanya ketika mengadukan atau melakukan uji materi kan juga lama,” ucapnya.

“Intinya, kalau ada beberapa aktivis mengatakan ‘oh lama itu’ nanti di MK. Lalu, selama ini mereka juga melakukan uji materi lama juga,” tutupnya.

(Mhf/Fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here