Pemda dan Kemenaker Bisa Kurangi Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA – Untuk mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah jangan dengan mudah menaikan iuran. Pemerintah harus melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Dan menaikan iuran merupakan solusi terakhir.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR Okky Asokawati meminta pemerintah bisa melakukan beberapa opsi agar mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Misalnya dengan mengharuskan semua perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai perserta BPJS Kesehatan. Lalu opsi lainnya program jaminan kesehatan di daerah bisa dikolaborasi dengan BPJS Kesehatan.

Dijelaskan Okky, peran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja. Hal tersebut dapat membantu mengurangi defisit BPJS Kesehatan dan berujung pada iuran yang tak perlu naik hingga 100 persen.

“Seharusnya BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan dari kalangan pekerja,” kata Okky melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/10).

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenaker bisa menyisir perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu, dalam mengurangi defisit, BPJS Kesehatan juga bisa berkolaborasi dengan program jaminan kesehatan daerah.

“Dengan cara ini besaran iuran dapat ditekan dengan asumsi warga mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah,” tuturnya.

Dalam konteks tersebut, Okky mengatakan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data pemerintah daerah mana saja yang memiliki program JKN.

“Meskipun program jaminan kesehatan di daerah sangat bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing daerah, tetapi setidaknya bisa diketahui daerah mana saja yang memiliki program jaminan kesehatan dan yang tidak,” katanya.

Dia mengandaikan jika pemerintah daerah menyubsidi warganya untuk iuran BPJS Kesehatan Rp10 ribu saja, sisanya dibayar masyarakat sendiri, maka itu bisa sedikit meringankan beban iuran peserta BPJS Kesehatan.

“Namun, metode ini membuat besaran iuran BPJS Kesehatan di satu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain karena bergantung kemampuan daerah dalam memberikan subsidi warganya,” katanya.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa ditekan dengan kolaborasi antarkementerian dan lembaga, sehingga tidak hanya BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan saja yang harus menanggung defisit keuangan JKN.

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan terakhir.

Dia menjelaskan ada tiga hal yang harus dilakukan dalam menjamin keberlanjutan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Dan kenaikan iuran adalah pilihan ketiga.

Pilihan pertama adalah perbaikan sistem dan manajemen JKN. Sementara yang kedua mengelola pengeluaran dalam pelayanan.

“Dua hal itu, yang utama yang harus diperhatikan dan perlu diperbaiki. Peserta harus valid, dan mereka benar-benar membayar iuran. Dalam hal pelayanan juga harus tepat, jangan ada fraud,” imbuhnya.

Langkah lain untuk pengelolaan JKN ke depan, kata dia, dengan meningkatkan sinergitas antarlembaga yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Asabri dan lain-lain agar tidak saling tumpang tindih. Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkomitmen membangun sinergitas dalam jaminan kesehatan sosial yang dilaksanakan secara nasional.

Mardiasmo mengingatkan bahwa prinsip dasar JKN adalah yang kaya membantu yang miskin dan yang sehat membantu yang sakit. “Prinsip gotong royong itulah yang ingin kita kedepankan,” tegas dia.

Saat ini prinsip Gotong Royong dalam menjalankan JKN belum terealisasi dikarenakan sistem manajemen yang belum berjalan dengan baik. Mardiasmo mencontohkan saat ini peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang notabene merupakan masyarakat miskin dan dibiayai oleh pemerintah lebih sedikit memanfaatkan layanan JKN-KIS.

Sementara segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak membayar iuran dengan kolektabilitas atau kepatuhan membayarnya hanya 50 persen dari 32 juta jiwa merupakan kalangan yang paling banyak menggunakan layanan kesehatan.

“Lebih lagi, layanan kesehatan yang dimanfaatkan berasal dari penyakit berbiaya tinggi,” ujarnya.

(gw/fin)