Miryam S Haryani dan Novel Baswedan Bantah Soal BAP

JAKARTA – Terpidana kasus pemberi keterangan palsu Miryam S Haryani dan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan kesaksian pada sidang kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/10). Keduanya menjadi saksi dengan terdakwa Markus Nari.

Dalam keterangannya, Miryam, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK, membantah pernah membicarakan perihal pencabutan keterangannya dalam Berita Pemeriksaan Acara (BAP) kasus e-KTP bersama kuasa hukumnya Elza Syarif. BAP tersebut berisi pernyataan yang menyebut Markus Nari menerima aliran dana korupsi e-KTP sebesar USD400 ribu.

“Izin Pak, waktu persidangan saya juga, saya tuh enggak pernah membicarakan e-KTP ke Ibu Elza. Tidak pernah (bahas pencabutan keterangan di BAP),” ujar Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/10).

Mantan Anggota Komisi II itu mengatakan, kedatangannya ke kantor advokat itu lantaran diminta langsung oleh Elza. Permintaan kedatangannya itu, beber dia, lantara Elza hendak meminjam uang kepadanya.

“Dan itu saya sudah jelaskan di pengadilan,” sambung Miryam.

Dalam surat dakwaan, Markus Nari disebut memerintahkan seseorang bernama Anton Tofik untuk memproses pencabutan keterangan Miryam dalam BAP. Masih dalam dakwaan, Anton menyerahkan fotokopi BAP Miryam yang didapatnya dari Panitera Penggati PN Jakarta Pusat Suswanti kepada Elza Syarif di kantor sang advokat. Kala penyerahan itu, Miryam tengah berada di kantor Elza. Lantas, Anton membujuk Miryam untuk menghapus keterangannya dalam BAP.

Saat dikonfirmasi jaksa, Miryam membantah telah melakukan pembicaraan dengan Anton di kantor Elza Syarif. Ia menjelaskan, Anton datang ke kantor dan hanya berbincang sedikit dengan Elza kemudian pergi.

“Seingat saya, waktu ada sosok Anton itu datang, langsung menyapa Bu Elsa. Karena saya enggak kenal jadi diam. Terus duduk, beliau bincang-bincang sedkit, terus pergi dia. Enggak tahu, saya sibuk saja dengan HP saya,” tutur Miryam.

Miryam mengaku tidak mengetahui bahwa maksud kedatangan Anton ke kantor Elza saat itu guna menyerahkan salinan BAP dirinya. Ia juga membantah saat itu melakukan komunikasi dengan Anton.

Ia juga membantah pernah diminta secara langsung oleh Markus Nari untuk mencabut keterangan dalam BAP sebagaimana dalam surat dakwaan. Pun, soal jaminan terhadap keluarga Miryam yang ditawarkan Markus jika dirinya menerima konsekuensi hukum atas pencabutan keterangan tersebut.

“Tidak pernah. Iya, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali,” tegas dia.

Selain Miryam Haryani, Jaksa Penuntut Umum pada KPK juga menghadirkan penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai saksi. Pada keterangan lanjutannya, Miryam mengatakan sempat ditekan oleh Novel saat pemeriksaan guna kepentingan penyidikan korupsi e-KTP.

Mulanya, hakim bertanya kepada Miryam mengapa memutuskan mencabut BAP. Ia lantas menjawab lantaran mengalami tekanan saat proses penyidikan. Tekanan yang dimaksud Miryam adalah berasal dari Novel Baswedan.

Keterangan Miryam itu lantas dibantah oleh Novel. Ia membantah telah menekan Miryam saat pemeriksaan di KPK. Ia mengakui, saat itu dirinya menjadi koordinator tim penyidikan kasus e-KTP dan tidak sedang bertugas memeriksa Miryam hingga proses pemeriksaan keempat.

“Pertama kali yang periksa bukan saya. Dalam e-KTP saya koordinator penyidikan. Yang meriksa seingat saya itu tim saya bernama Irwan Susanto, tapi seingat saya pemeriksaan yang keempat saya yang memeriksa ibu Miryam,” jelas Novel.

Keputusan memeriksa langsung Miryam, dijelaskan Novel, lantaran Miryam sendiri yang menyatakan ingin bertemu dengan dirinya. Novel pun mengatakan, saat itu Miryam memberikan keterangan detail dan kooperatif terkait perkara e-KTP.

“Sehingga pada saat itu saya hadir di situ berbicara dalam pertemuan dengan ibu Miryam pada saat proses penyidikan,” ucap Novel.

Novel menyatakan, terdapat beberapa anggota dewan yang menekan Miryam saat itu. Akan tetapi, Novel mengaku lupa nama-nama wakil rakyat yang ia maksud.

“Seingat saya ada 5-6 orang saya lupa, beberapa pernah saya sampaikan dalam keterangan saya di persidangan,” tandas Novel.

Seperti diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Anggota Komisi II DPR RI Markus Nari merintangi proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Jaksa menyebut Markus Nari telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di persidangan perkara korupsi proyek pengadaan paket e-KTP 2011-2012 register perkara nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST pada PN Jakarta Pusat, terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto.

Jaksa menyatakan perbuatan Markus Nari tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, jaksa juga mendakwa Markus Nari memperkaya diri sendiri dengan uang senilai USD1,4 juta terkait pengadaan proyek e-KTP. Markus juga didakwa memperkaya orang lain dan korporasi.

Atas perbuatannya ini, Markus Nari didakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(riz/gw/fin)