Jaksa Kembalikan Dua Pulau ke Pemkot Makassar

JAKARTA – Sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi ditemukan Kejaksaan Agung. Aset tersebut berasal dari perkara yang hingga kini belum memenuhi pembayaran uang pengganti. Rentan waktunya mulai Januari hingga September 2019. Sebelumnya kasus tersebut sudah divonis pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Direktur C Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Chairul Amir mengatakan temuan ini merupakan bagian dari 39 perkara tindak pidana korupsi dan terpidana. Jajaran Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung meminta Direktorat C untuk menelusuri asetnya (asset tracing) dalam rangka penyelematan keuangan negara.

Dari 39 perkara tersebut, Kejagung mencari aset para terpidana dengan total mencapai Rp 1,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp1,4 triliun adalah uang pengganti kerugian negara yang harus disita dari terpidana Abdul Harman Al-Idrus. “Hasil yang didapat selama sembilan bulan adalah ditemukan 37 unit kendaraan roda dua serta 75 petak lahan berupa tanah kebun, tanah saja, serta tanah dan bangunan. Aset teridentifikasi milik terpidana dan keluarganya,” kata Chairul di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/10).

Namun, Chairul tidak menghitung nilai aset yang sudah ditemukan. “Tugas kami tidak sampai ke situ. Kami serahkan temuan itu ke Direktur Upaya Hukum dan Eksaminasi Pidsus. Nanti mereka yang menaksir nilai aset berdasarkan perhitungan dari appraisal,” imbuhnya.

Direktorat yang dipimpinnya memiliki unit kerja penelusuran aset (asset tracing) yang kerjanya membantu bidang lain. Terutama Pidsus, Pusat Pemulihan Aset (PPA), Pidum, dan Perdata. Penelusuran itu dilakukan terhadap aset-aset yang diduga milik terdakwa yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang tidak ditemukan saat penyidikan, persidangan, sampai putusan dijatuhkan. “Jadi tim penelusuran aset melakukan penyelidikan terhadap aset-aset terpidana yang perkaranya sudah diputus dan diminta bayar uang pengganti,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan pihaknya baru saja mengembalikan dua pulau di Sulawesi Selatan kepada Pemkot Makassar. Dua pulau itu adalah Pulau Lae Lae dan Pulau Samalona. Ini berdasarkan pengumpulan data ditemukan kedua pulau itu tidak dikelola secara optimal oleh pihak ketiga.

“Pihak ketiga itu diberi konsesi mengelola pulau 25 tahun sejak 1991 untuk mengembangkan pariwisata. Ternyata kewajiban membangun tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Ketimbang di kemudian hari terjadi masalah seperti beralihnya hak kepemilikan, kami menyarankan agar hak pengelolaan dicabut dan dikembalikan ke Pemkot Makassar,” tegasnya. Perjanjian pengelolaan pulau oleh pihak ketiga tidak memuat hal-hal yang detil tentang hak dan kewajiban pengelola. Karena itu, kejaksaan meminta Pemkot Makassar lebih tertib lagi memberikan izin pengelolaan aset kepada pihak lain.

(lan/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here