Eksepsi Ditolak, Romahurmuziy Banding

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Atas putusan tersebut, Rommy pun menyatakan banding.

Penasihat Hukum Rommy, Maqdir Ismail mengatakan, pihaknya akan mengajukan upaya hukum lanjutan terkait putusan sela hakim. Ia menyatakan, pihaknya akan mengikuti proses persidangan selanjutnya dan akan menghadirkan saksi serta ahli.

Maqdir menjelaskan, upaya hukum tersebut berupa banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Banding dilakukan lantaran Maqdir menilai terdapat kontradiksi terhadap putusan sela hakim.

“Di dalam putusan praperadilan dikatakan bahwa kewenangan memeriksa keabsahan penyelidikan, penangkapan, dan seterusnya terutama berhubungan dengan penyadapan, itu bukan kewenangan praperadilan. Tetapi di dalam putusan sela tadi, itu majelis hakim mengatakan itu adalah kewenangan praperadilan,” kata Maqdir usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/10).

Maqdir mengatakan, upaya menguji putusan sela hakim terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag dilakukan bukan atas dasar kepentingan Romy semata. Melainkan demi kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia lantaran terdapat adanya kontradiksi pada putusan sela tersebut.

“Karena bagaimanapun juga kan pergerakan hukum ini adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Itu yang kita harapkan dengan proses ini,” tutur Maqdir.

Maqdir juga menyoroti soal penerimaan dana sebesar Rp70 juta oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang tak dicantumkan dalam surat dakwaan Rommy. Ia mengatakan, jaksa baru membeberkan dugaan penerimaan itu ketika menanggapi eksepsi kliennya.

“Ini salah satu hal lagi mengenai kebenaran faktual penerimaan uang (Rp70 juta oleh Lukman). Rp70 juta itu tidak pernah disebutkan dalam surat dakwaan siapa yang terima. Menurut hemat kami ini ada menyangkut kebenaran uraian surat dakwaan. Kebenaran uraian surat dakwaan ini bisa diperiksa di dalam proses eksepsi ini. Benar atau tidak ini,” tandasnya.

Majelis hakim pun beranggapan hal tersebut termasuk ke dalam pokok perkara yang harus diperiksa. Terkait hal ini, Maqdir menyatakan pihaknya akan mengkuti proses hukum.

“Tapi paling tidak kami tunjukkan itu, ini ada yang salah. Ini ada yangg tidak tepat disebutkan di surat dakwaan,” tuturnya.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menolak eksepi yang diajukan Rommy dan tim penasihat hukumnya terkait perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Hakim beralasan, dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Rommy telah memenuhi unsur formil. Sehingga, perbuatan Romy tersebut dapat diadili.

“Menyatakan keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Romahurmuziy tidak dapat diterima,” kata Hakim Fahzal membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/10).

Majelis hakim tak sependapat dengan nota keberatan Romy dan tim penasihat hukum yang berdalih tidak memahami dakwaan jaksa. Oleh karenanya,hakim menyatakan pengadilan tipikor berwenang memeriksa dan mengadili perkara Romy.

Majelis hakim pun menegaskan dakwaan jaksa KPK sepenuhnya telah memenuhi unsur formil. Terutama soal dugaan suap terhadap Romy. Hakim menilai perkara tersebut patut diperisdangkan.

“Menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK terhadap terdakwa Rommy telah memenuhi syarat formil,” tandas Hakim Fahzal.

Dalam perkara ini Rommy didakwa telah menerima duit haram sebanyak Rp325 juta bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Jaksa mengungkapkan uang itu berasal dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Haris Hasanudin.

Uang itu sebagai imbalan kepada Rommy yang telah berhasil meloloskan Haris dan menduduki jabatan di Kemenag. Padahal, diketahui dalam fakta perdagangan, keduanya tidak memenuhi persyaratan dalam seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Atas perbuatannya, Romy didakwa pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

(riz/gw/fin)