Daerah Diminta Komitmen Lestarikan Kebudayaan

    JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan, sebanyak 267 Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Penetapan Warisan Budaya Takbenda 2019 ini, sekaligus sebagai apresiasi dalam rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, penetapan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh Kemendikbud merupakan bagian dari strategi pemajuan kebudayaan, yang juga amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

    “Apa yang telah kita lakukan bukan hanya merupakan amanat Undang-Undang Dasar tetapi juga merupakan komitmen kita sebagai warga dunia dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Muhadjir di Jakarta, Rabu (9/10).

    Menurut Muhadjir, komitmen pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan kebudayaan nasional, juga harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

    “Saya berharap Pekan Kebudayaan Nasional akan tiap tahun kita gelar sebagai agenda rutin pemajuan kebudayaan. Tentunya dimulai dari daerah,” ujarnya.

    Terlebih lagi, ia menekankan bahwa perlu adanya pemajuan kebudayaan sebagai salah satu upaya menjaga identitas dan akar kebangsaan.

    “Hal tersebut sesuai ajaran Bapak Bangsa Soekarno tentang Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengapresiasi Pekan Kebudayaan Nasional khususnya penyerahan Warisan Budaya Takbenda. Menurutnya, ragam budaya yang tersebar di penjuru nusantara merupakan kekuatan tak ternilai dari bangsa Indonesia.

    Terlebih, ia juga mendorong agar segera memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang ada agar tidak punah ataupun diakui oleh bangsa lain.

    “Saya berharap, penetapan warisan budaya takbenda ini diikuti dengan rangkaian kebijakan pengelolaan yang sistematis oleh Pemerintah Daerah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menyambut baik arahan Mendagri. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pasal 37 dan 38 terdapat dua langkah pelindungan ekspresi budaya yang ada di masyarakat saat ini.

    “Kalau sifatnya individual itu bisa langsung di-hak cipta-kan. Tetapi kalau itu kolektif, maka dilakukan penetapan,” jelasnya.

    Seusai ditetapkan, Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah memberikan komitmen penyediaan sumber daya dalam rangka pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan WBTb. Pada ujungnya mencerminkan pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan.

    “Langkah yang paling konkret adalah membawa warisan budaya takbenda tersebut ke sekolah-sekolah. Kebudayaan sebaiknya bisa diintegrasikan ke pendidikan, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang,” pungkasnya.

    (der/fin)