Sanksi Pelanggaran Pemilu Belum Tegas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilu 2019 yang akan datang, di halaman parkir KPU, Jakarta, (12/3/2019).Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjelaskan beberapa surat suara yang terbagi 5(Lima) macam surat suara yaitu calon DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, calon DPR RI dan calon DPD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan lima kotak suara. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Seringnya perbedaan pandangan dalam penanganan pelanggaran pemilu membuat sejumlah kasus tak bisa diusut tuntas. Padahal, dengan adanya penanganan yang tepat, membuat peserta pemilu jera untuk kembali berbuat curang dalam pesta demokrasi.

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, penanganan pelanggaran pidana pemilu dalam wadah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kerap menghadapi persoalan. Dia mencontohkan, dalam beberapa kasus kepemiluan. Seperti tahapan dan jadwal kampanye pada saat Pemilu Serentak 2019 lalu, Bawaslu sering berbeda tafsir dengan dua institusi tersebut.

Contoh saat terjadi dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen)  dari salah satu partai peserta Pemilu 2019. Hal ini terkait pemasangan iklan partai di luar jadwal kampanye.  “Bawaslu sebagai koordinator pemeriksaan berkesimpulan berdasarkan UU Pemilu, partai tersebut terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu,” jelas Bagja di Jakarta, Selasa (8/10).

Hanya saja, ketika kasus tersebut sudah masuk ranah penyidikan kepolisian, berdasarkan gelar perkara, polisi menghentikan penyidikan. Sebab tidak menemukan unsur pidana pemilu. Padahal, dia meyakini pernah ada hasil rapat pleno Sentra Gakkumdu di Bawaslu yang membahas hal tersebut.  “Sering hasil pidana pemilu berbeda ketika di Sentra Gakkumdu, padahal kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Bawaslu,” imbuhnya.

Padahal, posisi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu sebagai koordinator instansi lembaga terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu. Bagja mengatakan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dengan tegas, bahwa kewenangan penaganan pelanggaran administrasi pemilu berada di Bawaslu. “Kecuali ketika ada pelanggaran pidana pemilu, maka Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan bersama-sama melakukan penindakan,” terangnya.

Dia menambahkan, ada juga kendala lain berkaitan dengan pelaporan ke Bawaslu yang menggunakan hari kerja. Sehingga mengakibatkan laporan yang dilaporkan di tengah malam atau dini hari tidak dapat diterima. “Belum diaturnya mekanisme laporan yang jelas, sehingga penerapannya kerap mengalami kendala,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Legal Rountable (ILR) Firmansyah Arifin berpendapat, transparansi proses peradilan tindak pidana pemilu, terutama Sentra Gakkumdu masih kurang. Mengingat banyaknya penyelenggara pemilu yang masih terjerat pidana pemilu.  “Penyelenggara pemilu harus merumuskan ketentuan-ketentuan pidana pemilu secara konsisten kepada jajaran dan peserta pemilu yang melanggar,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Politik Ujang Komarudin. Menurutnya, usulan dibentuknya pengadilan khusus pemilu belum terlalu penting. Mereka yang terjerat pelanggaran pemilu sering kali mendapat hukuman yang dinilai terlalu ringan.

Hal inilah yang kemudian membuat peserta pemilu kembali melakukan praktik-praktik yang memang dilarang oleh penyelenggara pemilu. Padahal, secara komponen lembaga penyelenggara dan pengawas dinilai sudah tepat. “Bisa kita lihat, mereka yang memang sudah melanggar juga kurang jelas penanaganannya.  Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Sehingga pelanggaran pemilu bisa ditekan,” tandasnya.

(khf/fin/rh)