Prabowo Diisukan Jadi Menhan atau Menkopolhukam

Indonesia's President Joko Widodo (C) shakes hands with former general Prabowo Subianto (L) at the newly-inaugurated Mass Railway Transport (MRT) system in Jakarta on July 13, 2019, during their first meeting since the April 17 general election. - Defeated Indonesian presidential candidate Prabowo Subianto on July 13 declared a long-overdue congratulation to the incumbent president Joko Widodo for his re-election victory in the highly divisive political contest. (Photo by CHICARITO / AFP)

JAKARTA – Bursa calon menteri kembali menghangat. Terlebih, partai oposisi disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet. Partai Gerindra menegaskan tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. Isunya, Prabowo Subianto ditawari posisi Menhan (Menteri Pertahanan) atau Menkopolhukam. Namun, partai berlambang garuda itu akan memutuskan sikap pada Rakernas yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Tidak pernah sama sekali. Gerindra tahu dirilah. Nggak ada pembicaraan soal menteri. Gerindra  adalah kompetisi pada Pilpres 2019. Kami tidak mengajukan nama menjadi pembantu Presiden,” tegas Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (8/10).

Selain itu, lanjutnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tak pernah menjalin komunikasi dengan Jokowi terkait nama menteri. Pada saat bertemu, keduanya hanya silaturahmi supaya suasana kondusif.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya Gerindra akan memutuskan posisi tetap menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam rapat kerja nasional (Rakernas) mendatang. “Keputusannya nanti dalam rakernas. Pelaksanaannya tidak lama lagi,”kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Namun, dia tidak menyebut kapan waktu penyelenggaraan rakernas tersebut.

Dasco menyebut keputusan Gerindra bergabung ke pemerintah tergantung sikap Jokowi terkait konsep-konsep yang telah ditawarkan. Seperti diberitakan, Gerindra menawarkan tiga konsep sebagai syarat bergabung ke pemerintah. Yakni yakni ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi.  “Nanti kita bahas di rakernas,” tukasnya.

Menurutnya, apabila konsep Gerindra diterima pemerintah, tak tertutup kemungkinan ada kader yang akan menempati pos-pos terkait.  “Kalau bicara konsep ketahanan pangan, misalnya, itu mencakup kementerian (pertanian). Kalau memberikan konsep kemudian pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik, tentunya apa yang dijabarkan dalam konsep tentunya tidak terlaksana. Dari situ kita baru tahu bidang apa yang menjadi prioritas. Selanjutnya setelah disetujui baru nanti bicara orang,” paparnya.

Dasco enggan menjelaskan lebih detail terkait konsep yang diajukan. Meski begitu, Wakil Ketua DPR RI itu memberi sedikit gambaran. “Misalnya pangan. Tentu ada hitungan-hitungan produksi, ada hitungan segala macam di situ,” jelasnya.  Apabila konsep yang diajukan diterima, bukan berarti Gerindra meminta kursi terkait pos bidang terkait. Dasco menyadari persoalan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

“Kalau diterima ya mungkin pos Mentan yang diberikan. Ini hak prerogatif Presiden. Kami juga nggak bisa minta dan memaksa harus Gerindra. Itu kalau kita konsepnya diterima ya,” ucapnya.

Dasco mengaku tidak mengetahui siapa kader yang dijagokan sebagai menteri. Sebelumnya, beredar kabar tiga kader Gerindra. Yakni Fadli Zon, Edhy Prabowo dan Sandiaga Uno. “Tapi kalau konsepnya diterima mungkin sudah,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Dasco juga membantah isu Prabowo Subianto ditawari posisi Menteri Pertahanan atau Menkopolhukam. “Nggak ada, nggak ada itu. Baik ditawari atau meminta. Semuanya nggak ada,” lanjutnya.

Dia mengaku sudah menanyakan kebenaran isu tersebut kepada Prabowo. Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan tidak pernah ada pembicaraan. “Saya nggak tahu beliau interest atau nggak. Waktu saya klarifikasi soal itu, Pak Prabowo bilang nggak. Tetapi senyum-senyum saja,” pungkasnya.

(rh/fin)