Dana Repatriasi Tax Amnesty Berpotensi Lari ke Luar Negeri

ilustrasi pajak

JAKARTA – Mengingat ekonomi dunia tengah melambat, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) tak kunjung usai, sehingga dana repatriasi program pengampunan pajak alias Tax Amnesty senilai Rp141 triliun berpotensi kabur lagi ke luar negeri.

Hal itu, karena masa repatriasi atau pendahan dana pengampunan pajak di dalam negeri atau holding periode selama tiga tahun, yakni Juli-Desember 2016, akan segera berakhir.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto meyakini dana repatriasi tax amnesty tak akan keluar dari Indonesia. Sebab, Indonesia masih menarik bagi pemilik dana repatriasi memarkirkan dananya di dalam negeri.

“Kami yakin yang sudah masuk akan stay dan berinvestasi di Indonesia. Kami optimis (dana repatriasi tidak keluar),” ujar Hadiyanto di Jakarta, Selasa (8/10).

Untuk itu, pemerintah berusaha memberikan iklim ekonomi yang baik di dalam negeri, lewat kebijakan-kebijakan yang mendukung para investor.

“Pemerintah terus menggalakkan iklim investasi supaya lebih baik dari waktu ke waktu melalui berbagai kebijakan, fasilitas percepat perizinan, dan shifting melalui OSS dan sebagai macam,” tutur dia.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai kemungkinan besar dana repatriasi akan lari ke luar negeri apabila pemerintah tidak membenahi persoalan-persoalan yang menghambat investor asing masuk ke Indonesia.

“Menurut saya dana repatriasi tersebut ada potensi untuk keluar, apabila pemerintah tidak punya program yang menarik sebagai wadah penempatan dana-dana tersebut,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (8/10).

Lanjut Piter, meyakini bahwa pemerintah bisa menahan dana repatriasi berlama-lama parkir di Indoensia dengan skema konsesi terbatas untuk proyek-proyek infrasktur. “Jadi tinggal bagaimana pemerintah mengoptimalkan instrumen-instrumen ini,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati meyakini dana repatriasi pengampunan pajak tetap bertahan di Indonesia. “Kesempatan untuk investasi di Indonesia masih sangat besar dengan tingkat pengembalian yang cukup baik,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan pelaksanaan Program Tax Amnesty, jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp4.295,8 triliun dengan total 638.023 Surat Pernyataan Harta (SPH). Dana itu terdiri dari dana deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.143 triliun, dana deklarasi luar negeri Rp1.013 triliun, dan dana repatriasi Rp141 triliun.

Sedangkan uang tebusan sebesar Rp103,3 triliun. Seluruh dana itu berhasil dikumpulkan dalam waktu enam bulan, yaitu hasil kumulasi periode pertama pada Juli-September 2016 dan periode kedua pada Oktober-Desember 2016.

Repatriasi adalah dana yang kembali ke Indonesia dan diinvestasikan di dalam negeri. Pemerintah menetapkan dana itu tidak boleh di bawa lagi ke luar negeri minimal tiga tahun. Periode ini disebut dengan lock-up atau holding period.

(din/fin)