Rapsel Ali Dukung Rencana Pembentukan Bank Digital

JAKARTA – Rencana pembentukan bank digital di Indonesia semakin hangat dibicarakan, meski hal ini telah lebih dahulu hadir di negara lain.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muh Rapsel Ali, pun setuju dengan rencana pembentukan bank digital. Menurutnya, potensi ekonomi nasional ke depannya memang membutuhkan kehadiran bank digital sebagai respons atas perkembangan teknologi yang kian pesat.

“Kita dukung rencana pembentukan bank digital. Ini memang perlu ke depannya sebagai bagian dari transformasi keuangan,” ucap Rapsel Ali, Selasa (8/10/2019).

Walau begitu, Rapsel menekankan bahwa pembentukan bank digital tidak serta merta dibentuk begitu saja. Perlu ada regulasi dan syarat khusus agar perkembangannya nanti bisa tetap sehat dan sesuai koridor perbankan nasional.

“Jangan asal. Syarat pembentukan bank digital boleh dari satu atau beberapa konsorsium perusahaan fintech dengan omzet minimal Rp 5 triliun per tahun

,” sambung Rapsel yang merupakan Anggota Fraksi Partai NasDem dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.

Menurut Rapsel, pembentukan bank digital juga harus memprioritaskan perusahaan  fintech untuk bergabung dengan perbankan nasional.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini mendorong pembentukan bank digital alias bank virtual yang merupakan institusi keuangan tanpa kantor cabang fisik, di mana semua transaksi dilakukan secara daring (online).

Konsep bank digital adalah customer-sentris sehingga perbankan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dengan tepat. Sebagai regulator, OJK akan mulai mengkaji regulasi terkait bank digital.

Optimisme pembentukan bank digital didasari potensi ekonomi digital Indonesia ke depan. Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK, Sukarela Batunanggar, menuturkan bahwa berdasarkan data studi Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia diprediksi bisa tembus US$100 miliar pada 2025 setara 1.400 triliun. Saat ini saja, kata dia, potensi ekonomi digital Indonesia ditaksir mencapai US$27 miliar setara Rp378 triliun.

Karenanya, dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholder sehingga potensi ekonomi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya dengan menghadirkan bank digital atau bank virtual.

“Kami (OJK) perlu menyusun strategi yang komprehensif dan kolaborasi seluruh stakeholder, sehingga dapat membangun ekosistem terpadu dan suportif ke depan,” jelas Sukarela Batunanggar kepada awak media.