PDIP Tolak Perppu KPK Hindari Tarik-Menarik Kepentingan Politik

JAKARTA – Kisruh terkait perlu atau tidak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu), hingga saat ini masih terus bergejolak.
Adapun dari deretan Partai politik yang tergabung di dalam barisan koalisi pendukung pemerintah pun masih tetap punya komitmen, yakni dengan berpandangan agar presiden tak perlu menerbitkan Perppu tersebut.

Diantaranya, tentu adalah the ruling party yakni PDI Perjuangan yang tetap berharap, agar Jokowi tidak mengeluarkan Perppu. Pasalnya, partai yang membawanya ada di posisi orang nomor satu di negeri ini menilai, langkah tersebut lebih sehat dan terbebas dari tarik menarik kepentingan politik.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, sikap resmi fraksi PDIP itu tetap menolak Perppu dan menyarankan agar perubahan UU KPK yang baru diketok itu dilakukan melalui judicial review atau legislative review (revisi kembali).

“Pandangan resmi fraksi PDIP, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Walau memang sedikit memakan waktu, tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dari hasil tarik menarik kepentingan politik,” kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (8/10).

Hendrawan menuturkan, semangat awal untuk merevisi UU KPK yang sudah berusia belasan tahun itu pada awalnya, karena KPK sebagai lembaga super body dinilai perlu check and balances. Maka dibuat Dewan Pengawas dengan harapan bisa menjadi penyeimbang.

“Jadi, pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Oleh sebab itu dibuat Dewan Pengawas,” ujar Hendrawan.

“Artinya, KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal,” sambungnya.

Menurut politikus senior PDIP ini, sistem two tiers terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus.

“Sekarang ini banyak orang protes, tapi belum baca UU revisinya,” tegasnya.

(Mhf/Fin)