Dituntut 5 Tahun, Sofyan Basir Merasa Dikriminalisasi

FOTO DOK/FIN Direktur Utama (Dirut) PLN (nonaktif) Sofyan Basir

JAKARTA – Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan tersebut dijatuhkan lantaran jaksa meyakini Sofyan mengetahui adanya aliran suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 untuk Partai Golkar.

Selain hukuman penjara, Jaksa KPK Ronald Worotikan juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta kepada Sofyan. Jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama tiga bulan.

“Meminta hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama lim tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/10).

Jaksa Ronald meyakini, Sofyan telah membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham memperoleh suap sejumlah Rp4,750 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Johannes Budisutrisno Kotjo. Sofyan Basir dinilai memfasilitasi kesepakatan proyek hingga mengetahui adanya pemberian uang.

Suap itu disebut untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-1 antara PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI), BNR, dan China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd.

“Berdasarkan uraian di atas maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa patut dicela atau pada saat melakukan perbuatan terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (stafbaarheid van den persoon). Dengan demikian terdakwa memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan,” kata Ronald.

Dalam pertimbangan tuntutannya, perbuatan Sofyan yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi alasan pemberat hukuman Sofyan oleh Jaksa KPK. Sedangkan, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan tidak menikmati hasil suap yang dibantunya jadi hal yang meringankan hukuman.

Jaksa KPK juga meminta hakim memerintahkan Sofyan Basir untuk tetap berada dalam tahanan.

“Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana (rechts vaar digings groden maupun schuld uitsluings groden), sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut,” ucap Ronald.

Menanggapi tuntutannya, Sofyan Basir menduga dirinya tengah dikriminalisasi. Hal ini lantaran ia merasa janggal dengan kasus yang menjeratnya. Kejanggalan tersebut, kata dia, terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kediaman maupun ruang kerjanya.

Ia mempertanyakan soal keputusan KPK yang menggeledah ruangannya semasa dirinya masih berstatus sebagai saksi. Padahal saat itu, menurutnya, ia belum menerima surat pemberitahuan status dirinya sebagai saksi kasus suap PLTU Riau-1.

“Pada saat kami digeledah, itu seluruh adik-adik wartawan itu sudah datang sekitar 40-60 media. Sedangkan tersangkanya belum digeledah, saksi sudah didatangi, saya sebelum terima surat saksi,” ucap Sofyan.

Tak hanya itu, Sofyan memandang, proses penanganan perkara yang dilaluinya pun terkesan tak wajar. Ia menilai, peran membantu Eni dan Idrus untuk menerima suap dari Kotjo seperti yang didakwaan terhadapnya janggal.

Ia menjelaskan, fakta pertemuan yang dilakukannya antara Eni, Idrus, dan Kotjo telah diputarbalikkan. Pertemuan itu, sesuai dakwaan, dipandang sebagai tindakan memberi bantuan agar proyek PLTU Riau-1 dilancarkan. Padahal, dalam dakwaan yang sama, Sofyan disebut tak menikmati hasil korupsi tersebut.

“Repotnya pertemuan menjadi sebuah pembantuan. Ini sangat berbahaya buat direksi BUMN yang lain,” tegas Sofyan.

Diketahui, Sofyan Basir dituntut melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 56 KUHP. Lantaran, dirinya diyakini jaksa telah terlibat praktik suap terkait proyek PLTU Riau-1.

(riz/gw/fin)