Pilkada 2020, Jangan Main Curang

JAKARTA – Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu ini terus mempersempit peserta pemilu dalam berlaku curang dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Akademisi Universitas Islam Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, budaya money politik harus dihilangkan. Masyarakat jangan menganggap pemberian uang jelang pemilu adalah hal biasa. Hal tersebut justru harus dilawan. Agar tidak menghasilkan pemimpin yang korup. “Bisa dibilang saat ini money politik sudah menjadi rahasia umum. Padahal, seharusnya tidak begitu. Jika ada peserta pemilu yang menggunakan praktik tersebut, harus ditentang, tegas Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (3/10).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, pasca pelaksanaan Pemilu 2019, wibawa Bawaslu di mata masyarakat begitu baik. Ia meminta inovasi dan komunikasi jajaran Bawaslu daerah dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 sehingga makin meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mengawasi kepemiluan.

“Dalam menghadapi pemilu dan pilkada ke depan perlu inovasi dari teman-teman Bawaslu kabupaten/kota untuk meminimalisir celah bagi peserta pilkada untuk melakukan pelanggaran. Terutama praktik-praktikmoney politic, pelanggaran ASN, isu SARA, dan berita hoaks, ” katanya.

Menurut Afif, perkembangan lembaga Bawaslu harus dimaksimalkan, usai mendapat kewenangan dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baginya, koordinasi dan komunikasi antardivisi harus ditingkatkan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena tahapan pilkada segera dimulai.

“Dalam menegakkan keadilan pemilu kadang terjadi hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Muncul celah legitimasi yang akan digunakan peserta Pilkada dalam revisi UU Pilkada terkait pasal yang masih menyebut Bawaslu kabupaten/kota sebagai Panwaslu, ” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, intervensi dapat berupa apa saja. Salah satunya, peserta pilkada incumbent yang mempermudah permohonan dana yang diajukan oleh Bawaslu daerah. Abhan mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah tidak terbuai dan tetap berada pada standar pengawasan. Meskipun salah satu peserta pilkada merupakan petahana.

Intervensi uang melalui suap yang dilakukan oleh peserta pilkada lainnya juga perlu diwaspadai. Dia menegaskan, Bawaslu harus menjaga integritas dan citra baik Bawaslu yang telah ditorehkan berdasarkan Pemilu 2019. Kepercayaan publik saat ini sedang tinggi-tingginya. Ekspektasi publik harus kita jawab dengan kerja pengawasan sebaik-baiknya,” jelas Abhan.

(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here