Jangan Intervensi Pengawas Pemilu

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah mewaspadai intervensi politik uang yang mungkin muncul. Godaan politik uang sangat mungkin muncul dan mengganggu konsistensi performa yang baik pada Bawaslu daerah.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, intervensi bisa berupa peserta pilkada incumbent yang mempermudah permohonan dana yang diajukan oleh Bawaslu daerah. Abhan mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah tidak terbuai dan tetap berada pada standar pengawasan. Meskipun salah satu peserta pilkada merupakan petahana.

Abhan mewaspadai kemungkinan incumbent yang mempersulit dalam laporan pertanggungjawaban. “Karena dia punya kepentingan. Ternyata incumbent kemudian cari-cari masalah. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan tanpa kesalahan. Karena kalo baik, mau ditembak dari mana pun no problem, tegas Abhan di Jakarta, Rabu (2/10). Ia mengimbau jajarannya melakukan pengelolaan uang dengan sebaik-baiknya.

Selain intervensi permohonan dana, ada juga sejumlah ancaman lain. Salah satunya intervensi uang melalui suap yang dilakukan oleh peserta pilkada lainnya. Dia menegaskan, Bawaslu harus menjaga integritas dan citra baik Bawaslu yang telah ditorehkan berdasarkan Pemilu 2019.

“Kepercayaan publik saat ini sedang tinggi-tingginya. Ekspektasi publik harus kita jawab dengan kerja pengawasan sebaik-baiknya. Apa yang sudah baik, kita pertahankan. Yang harus diperbaiki,” paparnya. Dia mengakui saat ini banyak intervensi. Namun, Abhan optimistis jajarannya akan bekerja sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Terpisah, Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi pada Pilkada 2020, masalah klasik soal politik uang atau money politic masih akan mewarnai kontestasi politik. “Pilkada 2020 tetap akan diwarnai oleh money politik. Ini seperti pada pemilihan yang sebelumnya sudah terjadi. Bilamana hal ini tidak ditanggulangi lebih awal, tentu akan berefek pada pembangunan Indonesia. Sebab dipimpin orang yang lahir bukan dari amanah murni,” jelas Ujang.

Menurutnya, untuk menghilangkan maraknya politik uang di Indonesia sangatlah sulit. Alasannya, situasi ekonomi dan penilaian sosial yang terjadi di Indonesia membuat budaya tersebut sulit untuk tidak terjadi. Bahkan, money politik dianggap hal biasa dalam pemilu. “Di lain sisi, ekonomi di Indonesia belum mensejahterakan rakyat Indonesia. Akhirnya politik itu transaksional terjadi,” ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here