UU Pemilu Prioritas Prolegnas DPR 2020

    PRIORITAS PROLEGNAS: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu menjadi skala prioritas Prolegnas untuk tahun 2020. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Rapat Kerja terkait Evaluasi Pemilu dan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, kemarin (26/9). (Foto: Kemendagri)

    Indeks Demokrasi Indonesia Mengalami Peningkatan

    JAKARTA – Gerak cepat yang dilakukan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berujung manis. Upaya mendesak DPR memasukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bakal terwujud.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan UU Pemilu harus menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR untuk tahun 2020. ”Agar jika ada revisi dalam pembahasan lebih seksama. Dan kalau pun ada pengajuan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak menghambat waktu tahapan Pemilu,” terang Tjahjo didampingi Kapuspen Kemendagri Bahtiar usai menghadiri Rapat Kerja terkait Evaluasi Pemilu dan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9).

    Dari kesimpulan yang ada, sambung Tjahjo, perlu dilakukan revisi UU Pemilu dengan mencermati dinamika perkembangan dan hasil Pemilu Serentak 2019. Selain memberikan catatan mengenai keserentakan Pemilu dan lamanya durasi Kampanye, Kemendagri juga menyoroti beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai konsekuensi dari keserentakan pelaksanaan Pemilu.

    “Setelah Komisi II mengundang Kemendagri, mitra KPU, Bawaslu, DKPP sebagainya mencermati gelagat perkembangan dan dinamika Pileg dan Pilpres tadi, masing-masing yang diundang menyampaikan beberapa usulan yang intinya perlu ada perubahan UU Pemilu dan Pilkada secara komprehensif, salah satunya penetapan jadwal kampanye sampai beban kerja KPPS,” paparnya.

    Rapat yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo beserta jajarannya, Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama Komisi II DPR RI itu juga menghasilkan tiga poin. Pertama, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP atas kinerja dan upaya yang dilakukan terkait pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 (selengkapnya lihat grafis).

    Terpisah, Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tri Soewandono menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 mengalami peningkatan, dari sebelumnya 72,11 persen pada 2017 menjadi 72,39 persen di 2018.

    ”Demokrasi di Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari negara lain, salah satunya demokrasi di bidang politik, di mana Indonesia sukses menyelenggarakan Pemilu 2019. Indonesia diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang sukses dalam penyelenggaraan pemilu,” paparnya.

    Proses demokrasi yang dibangun, sambung dia, lebih mengedepankan kebebasan bertanggung jawab. Dia pun menyebut indeks demokrasi Indonesia tahun 2018 dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengupayakan program-program politik dan demokrasi ke depan.

    Adapun Indeks Demokrasi Indonesia 2018 turut mencatat adanya penurunan aspek kebebasan sipil, dari 78,75 persen pada 2017 menjadi 78,46 persen pada 2018. Penurunan aspek kebebasan sipil itu disebabkan konflik horizontal antar-kelompok masyarakat. Sedangkan dari aspek Lembaga Demokrasi tercatat ada kenaikan dari 72,49 persen pada 2017 menjadi 75,25 persen pada 2018. (ful/fin)

     

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here