Problem NPHD Daerah Mengkhawatirkan

Beranda Politik Problem NPHD Daerah Mengkhawatirkan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Banyaknya penyelenggara pemilu di daerah yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) makin mengkhawatirkan. Padahal, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah dilaunching oleh KPU. Pengawasan sudah harus dilakukan sejak dini.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memastikan dengan cermat nominal pengajuan anggaran dalam (NPHD) yang akan ditandatangani (diteken). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengaku, tidak ingin akibat kurang dana fungsi pengawasan tak maksimal. Sehingga membuat pilkada harus diulang.

Fritz mengingatkan, seharusnya pemerintah daerah (pemda) dan Bawaslu berkoordinasi perihal teknis anggaran yang disetujui bersama. “Jangan sampai mengulang pilkada karena fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan. Semua perlu dikomunikasikan jumlah anggaran dan cara penggunaannya,” ujar Fritz di gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (25/9).

Ia menekankan tanggung jawab penuh terkait efisiensi dana hibah ada di tangan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, utamanya perlu dipastikan nominal anggaran yang disepakati dalam NPHD cukup dan tidak berlebih.”Mintalah sesuai dengan dana yang secukupnya untuk melakukan fungsi pengawasan,” tambah Fritz.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dia berharap konsistensi kinerja Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. “Semua orang bilang Bawaslu berkontribusi dalam menjaga konsistensi suara. Itu jelas karena ada pengawasan. Maka soal penganggaran tidak boleh main-main,” jelas Afif.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI, Abhan mendorong Bawaslu tingkat kabupaten/ kota segera merampungkan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah. Pasalnya, tahapan pemilihan kepala daerah 2020 sudah dimulai. Dia mengungkapkan, penandatanganan NPHD merupakan langkah awal lembaga pengawas pemilu berperan mengawasi Pilkada Serentak 2020.

Abhan menargetkan, perekrutan petugas Ad hoc Bawaslu dimulai pada Desember 2019. “Kalau anggaran belum ada, kita kesulitan melakukan rekrutmen pengawasan di kecamatan,” jelas Abhan. Dia menegaskan, setelah NPHD ditandatangani, penggunaan dana hibah harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Penggunaan keuangan baginya harus sesuai ketentuan UU karena dana itu adalah uang rakyat. “Kami berharap tugas pengawasan pilkada dan tugas pengelolaan keuangan berhasil,” tandasnya.

(khf/fin/rh)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Jenazah Korban SJ-182 Asal Makassar Tiba di Rumah Duka

MAKASSAR- Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Ricko Maluhette, salah satu korban Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta – Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan...

Teddy Gusnaidi Tantang Fahri Hamzah Deklarasi Khilafah: Kalau Mau Jadi Jagoan Jangan Setengah-Setengah

JAKARTA- Politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi meminta penjelasan Fahri Hamzah soal sosok tokoh tua yang dinilai kerjanya hanya menganggu Islam.Teddy...

PLN Berhasil Pulihkan 426 Gardu Terdampak Banjir di Kalsel

BANJARBARU - PLN berupaya mengutamakan keselamatan warga yang terdampak bencana banjir di sebagian besar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Upaya ini berupa pemutusan aliran listrik...

Atap Sekolah Diganjal Bambu

BUNGURSARI – Meski kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka belum bisa dipastikan terselenggara dalam waktu dekat. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News