Problem NPHD Daerah Mengkhawatirkan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Banyaknya penyelenggara pemilu di daerah yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) makin mengkhawatirkan. Padahal, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah dilaunching oleh KPU. Pengawasan sudah harus dilakukan sejak dini.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memastikan dengan cermat nominal pengajuan anggaran dalam (NPHD) yang akan ditandatangani (diteken). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengaku, tidak ingin akibat kurang dana fungsi pengawasan tak maksimal. Sehingga membuat pilkada harus diulang.

Fritz mengingatkan, seharusnya pemerintah daerah (pemda) dan Bawaslu berkoordinasi perihal teknis anggaran yang disetujui bersama. “Jangan sampai mengulang pilkada karena fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan. Semua perlu dikomunikasikan jumlah anggaran dan cara penggunaannya,” ujar Fritz di gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (25/9).

Ia menekankan tanggung jawab penuh terkait efisiensi dana hibah ada di tangan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, utamanya perlu dipastikan nominal anggaran yang disepakati dalam NPHD cukup dan tidak berlebih.”Mintalah sesuai dengan dana yang secukupnya untuk melakukan fungsi pengawasan,” tambah Fritz.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dia berharap konsistensi kinerja Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. “Semua orang bilang Bawaslu berkontribusi dalam menjaga konsistensi suara. Itu jelas karena ada pengawasan. Maka soal penganggaran tidak boleh main-main,” jelas Afif.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI, Abhan mendorong Bawaslu tingkat kabupaten/ kota segera merampungkan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah. Pasalnya, tahapan pemilihan kepala daerah 2020 sudah dimulai. Dia mengungkapkan, penandatanganan NPHD merupakan langkah awal lembaga pengawas pemilu berperan mengawasi Pilkada Serentak 2020.

Abhan menargetkan, perekrutan petugas Ad hoc Bawaslu dimulai pada Desember 2019. “Kalau anggaran belum ada, kita kesulitan melakukan rekrutmen pengawasan di kecamatan,” jelas Abhan. Dia menegaskan, setelah NPHD ditandatangani, penggunaan dana hibah harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Penggunaan keuangan baginya harus sesuai ketentuan UU karena dana itu adalah uang rakyat. “Kami berharap tugas pengawasan pilkada dan tugas pengelolaan keuangan berhasil,” tandasnya.

(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here