Bebaskan Mahasiswa yang Ditangkap

    Demo Petani di deoan Istana Negara (FOT:CNN)

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengamankan 94 mahasiswa pasca bentrokan yang terjadi dalam aksi unjukrasa ribuan mahasiswa yang menolak sejumlah RUU. Banyak yang menyanyangkan tindakan represif oleh aparat Kepolisian dalam membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa.

    Kepolisian pun diminta untuk segera melepaskan para mahasiswa yang sempat diamankan. Tak hanya itu, kepolisian juga didesak untuk tidak memproses hukum para mahasiswa tersebut.

    “Tidak usah lah dijadikan perkara, dilepaskan saja, mereka kan menyampaikan aspirasi rakyat,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada FIN, Rabu (25/9).

    Dia menjelaskan para mahasiswa tidak akan menjadi gaduh jika tidak adanya tindakan represif aparat kepolisian. Bahkan mahasiswa dari awal berunjukrasa secara damai dan tertib.

    “Mereka begitu (rusuh) karena dihalangi penyampaian aspirasinya, kepolisian dari dulu masih menggunakan cara cara lama yakni mengejar mahasiswa seperti penjahat, kalau soal ada pengrusakan itu konsekuwnsinya,” jelasnya.

    Abdul Fickar merasa aneh dengan sikap DPR dan Kepolisian, yang tak membuka gerbang DPR/MPR untuk memberikan mahasiswa masuk dan berdialog dengan anggota DPR sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. “Buka saja gerbangnya, kenapa harus dihalangi, mereka mau sampaikan aspirasi rakyat,” tutupnya.

    Sementara, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani meminta kepolisian untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang ditangkap dalam melakukan unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Bebaskan segera, yang ditangkap bebaskan,” katanya.

    Dia juga meminta kepolisian untuk tidak menghalang-halangi proses pendamping hukum terhadap para mahasiswa yang ditangkap. “Jangan halangi akses bantuan,” tegasnya.

    Lalu soal tindakan represif aparat kepolisian dalam membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa, Yati meminta kepolisian untuk menghentikan cara lama yang dapat memicu kemarahan mahasiswa dan masyarakat umum.”hentikan cara arogan dan kekerasan, kita (KontraS) memantau ini,” tegasnya.

    Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban saat aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR pada 24 September 2019.

    “Mulai hari ini, setelah konferensi pers ini, kami membuka posko pengaduan,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

    Selain LBH Jakarta, ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontras, LBH Masyarakat, LBH Pers, Lokataru, Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR), dan LBH PP Muhammadiyah.

    Mereka tergabung dalam Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi.

    Ia mempersilakan siapa saja yang merasa menjadi korban atau keluarganya menjadi korban, misalnya belum kembali ke rumah setelah aksi mahasiswa di Gedung DPR, Selasa (24/9) untuk melapor.

    “Bagi teman-teman yang merasa anggota keluarga, teman kuliah, sahabat, temannya belum kembali ke rumah atau kampus setelah aksi mahasiswa dan masyarakat sipil semalam di DPR, silakan mengontak kantor yang saya sebutkan,” katanya.

    Arif mengaku banyak mendapatkan telepon dari mahasiswa yang kebingungan mengadukan persoalan itu dan mencari pendampingan hukum.

    “Semalam, banyak teman-teman mahasiswa kontak, bingung. Banyak kawan membutuhkan bantuan hukum. Makanya, kami buka posko pengaduan,” katanya.

    Dari laporan pengaduan yang masuk sementara ini, kata dia, ada sekitar 50 mahasiswa yang diamankan polisi, baik di Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Barat.

    Para mahasiswa itu, kata dia, berasal dari berbagai kampus, antara lain Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Universitas Kristen Indonesia (UKI), dan UIN Jakarta.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here