Tersangka Suap Bupati Pakpak Bharat Bertambah 3

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan perkara kasus dugaan suap kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. KPK menetapkan tiga tersangka baru.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ketiga tersangka masing-masing pihak swasta bernama Dilon Bancin; Pengawai Negeri Sipil (PNS) Gugung Banurea; dan Wakil Direktur CV Wendy, Anwar Fuseng Padang.

“Setelah menemukan bukti yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Pakpak Bharat terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, tahun anggaran 2018,” ujar Febri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).

Febri menyatakan, ketiga tersangka diduga menyuap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu agar mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut. Masing-masing sebesar Rp720 juta yang diberikan oleh Dilon Bancin dan Gugung Banurea, serta Rp300 juta dari Anwar Fuseng Padang.

Dalam perkara ini, dikatakan Febri, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 23 saksi. Mereka yakni Bupati Pakpak Bharat, pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, PNS Pemkab Pakpak Bharat, dan swasta.

Febri menyatakan, guna kepentingan penyidikan, pihaknya memutuskan menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan terhitung sejak 20 September hingga 9 Oktober 2019. Anwar Fuseng Padang mendekam di sel Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, sedangkan Dilon Bancin dan Gugung Banurea menghuni sel Rutan Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Dilon Bancin dan Gugung Banurea disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Anwar Fuseng Padang disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian Dilon Bancin dan Gugung Banurea

Dalam konstruksi perkara, kata Febri, sekitar Februari 2018 diduga terjadi pertemuan yang membicarakan proyek Dinas PUPR di rumah dinas Bupati Pakpak Bharat. Pada pertemuan tersebut, terdapat permintaan dari beberapa pihak terkait proyek itu. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu memastikan adanya keuntungan bagi dirinya terkait permintaan-permintaan itu.

Pertemuan lanjutan dengan pihak lain pun dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Kali ini, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali terlibat dalam pertemuan. Ia menyatakan, pihak-pihak yang ingin mendapatkan proyek harus bersedia membayar uang “KW” dari nilai proyek sebesar 10 persen sebagai uang muka.

“Uang ‘KW’ diduga sebagai kode dari uang kewajiban yang harus dibayarkan kontraktor saat ada pencairan dana proyek,” kata Febri.

Dalam pertemuan tersebut pula, sambung Febri, David Anderson menawarkan proyek peningkatan atau pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng senilai Rp5,1 miliar. Pada Maret 2018, proyek tersebut pun ditawarkan kepada kedua tersangka Dilon Bancin dan Gugung Banurea.

“Kemudian mereka menyetujui untuk membayar uang muka Rp500 juta,” tutur Febri.

Selanjutnya, pada awal April 2018, diduga terjadi penyerahan uang Rp500 juta dari Dilon Bancin dan Gugung Banurea kepada Remigo Yolando Berutu melalui perantara. Lalu, dalam pertemuan di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Remigo Yolando meminta kepada Anggota Pokja ULP agar lelang proyek tersebut dipercepat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here