Sudah 328.724 Hektare Terbakar

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah menghanguskan area seluas 328.724 hektare. Jumlah tersebut akumulasi sejak Januari 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare.

“Luas lahan terbakar terbanyak ada di Provinsi Riau, yaitu mencapai 49.266 hektare,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (20/9).

Dibeberkannya, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kalimantan Tengah yang mencakup area seluas 44.769 hektare. Sementara di Kalimantan Barat meliputi area seluas 25.900 hektare dan area seluas 19.490 hektare di Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Sumatera Selatan seluas 11.826 hektare dan 11.022 hektare lahan di Jambi.

Dalam menanggulangi Karhutla, Agus menyebut, jumlah personel yang telah dikerahkan mencapai 29.039 orang.

“Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui udara melibatkan 44 helikopter, 34 unit untuk pengeboman air dan 10 unit untuk patroli,” katanya.

Dirincinya, penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah melibatkan paling banyak personel. Sebanyak 10.015 personel telah dikerahkan dengan dukungan tujuh helikopter untuk pengeboman air dan dua helikopter untuk patroli.

Pengerahan personel dalam jumlah besar juga dilakukan di Sumatera Selatan. Sebanyak 8.679 personel serta tujuh helikopter pengeboman air dan dua helikopter patroli.

Sementara di Riau, melibatkan 5.809 personel serta enam helikopter pengeboman air dan satu helikopter patroli.

Agus menjelaskan sudah 270.284.874 liter air digunakan dalam operasi pengeboman air untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Pengeboman air paling banyak dilakukan di Riau, yang area hutan dan lahannya paling banyak terbakar. Sebanyak 127.392.800 liter air digunakan untuk pengeboman air di Riau.

Selain itu, pemerintah menggunakan 163.216 kilogram garam untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca guna memicu turunnya hujan di daerah-daerah yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Penggunaan teknologi modifikasi cuaca dilakukan di wilayah Riau dan Sumatera Selatan dengan menyemai garam NaCl masing-masing sebanyak 161.616 kilogram dan 1.600 kilogram.

Dikatakannya, karhutla telah menimbulkan kabut asap yang menurunkan kualitas udara. Di Kalimantan Tengah, indeks standar pencemar udara tercatat 344 menunjukkan bahwa konsentrasi pencemar udara sudah dalam kategori berbahaya. Kualitas udara di Sumatera Selatan juga menurun dengan indeks standar pencemar udara 302, termasuk kategori berbahaya.

Sedangkan indeks standar pencemar udara di Riau tercatat 226, menunjukkan udara dalam keadaan sangat tidak sehat, sementara di Kalimantan Barat dan Jambi indeks standar pencemar udaranya masing-masing 177 dan 154, termasuk dalam kategori tidak sehat.

Terkait kualitas udara karena pekatnya asap, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirimkan tim medis ke wilayah terdampak. Salah satunya Kalimantan Tengah. Tim yang diberangkatkan terdiri atas Pusat Krisis Kesehatan, Gizi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Surveilans, dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangkaraya, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), dan dokter spesialis paru.

Sementara logistik yang didistribusikan antara lain masker, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita guna meningkatkan gizi, dan alat penjernih udara.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul dalam keterangan pernya menyatakan saat ini wilayah yang terbakar di Kalteng semakin meluas.

“Mayoritas yang terbakar merupakan lahan gambut sehingga proses pemadaman membutuhkan banyak air, di sisi lain di Provinsi Kalteng saat ini tengah kesulitan air,” katanya.

Suyuti menambahkan bahwa Tim Dinas Kesehatan Kalteng telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak karhutla seperti penguatan jejaring Puskesmas, meningkatkan sistem kewaspadaan dini, sosialisasi ke sekolah dan pesantren, menyediakan rumah singgah dengan ruang oksigen dan ruang pengungsian khusus untuk bayi, membagikan masker, serta menyiagakan fasilitas kesehatan.

“Total ada lebih dari 200 Puskesmas, 24 Rumah Sakit baik milik pemerintah, RSUD, TNI, Polri maupun swasta yang disiagakan untuk warga terdampak karhutla,” katanya.

Sementara itu, pengamat Sosial Budaya dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Agnes Setyowati menawarkan dua langkah penyelesaian Karlutha.

“Ada upaya preventif dan upaya rehabilitatif. Meskipun ini dapat juga dikatakan sebagai bencana alam, sulit rasanya untuk mengatakan bahwa manusia tidak terlibat dalam musibah ini,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan itu menyebutkan tindakan preventif yang dimaksud adalah menyerukan pentingnya menanamkan budaya mencintai dan merawat lingkungan di masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda.

“Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan edukasi tentang dampak negatif dari perusakan lingkungan bagi kehidupan sehingga budaya serta kesadaran memelihara lingkungan akan terbangun sejak awal,” terangnya.

Sedangkan upaya rehabilitatif, yaitu mengenai pentingnya seruan untuk menanam pohon sebagai salah satu upaya rehabilitatif dan penghijauan kembali untuk memperbaiki lahan yang telah rusak dan tercemar.

“Dalam skala nasional pemerintah juga harus memberlakukan regulasi dan hukum yang tegas dan ketat terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan perusakan alam,” kata Agnes.

Ia percaya bahwa kedua hal tersebut apabila dilakukan dan menjadi budaya di masyarakat, kebakaran hutan dapat diatasi, atau paling tidak dapat diminimalisasi.

(gw/fin)