Penggunaan e-Rekap Belum Pasti

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan rekapitulasi berbasis elektronik (e-Rekap) tidak semudah yang bayangkan. Penggunaan e-Rekap masih terganjal regulasi. Lembaga penyelenggara pemilu terus mendorong agar e-Rekap diterapkan pada Pilkada 2020.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan menggunakan e-Rekap dapat memperpendek proses rekapitulasi. Proses penghitungan bisa melompat langsung ke tingkat dua. “Dari tatanan teknis sebenarnya sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. Hanya dari tataran dasar hukum ini yang masih perlu ditegaskan kembali,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat (20/9).

Dalam e-Rekap, penghitungan langsung dilakukan di tingkat KPU kabupaten/kota sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terancam tergusur. Namun, KPU mengakui peran penting PPK sebagai verifikator suara dalam pemilu. Jalan tengahnya, mereka kemungkinan tetap dilibatkan untuk proses e-Rekap.

“Lalu bagaimana peran PPK? Ini yang masih dalam proses pematangan diskusi peran PPK dalam proses e-Rekap itu,” bebernya. KPU tak ingin peran PPK dipangkas. Mereka juga berperan penting dalam penghitungan suara. Belajar dari pengalaman Situng, e-Rekap dinilai relatif akurat dengan melibatkan PPK dan KPU kabupaten/kota.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebelum merealisasikan penggunaan e-Rekap. “Pertama adalah pilihan teknologi yang akan digunakan,mau yang seperti apa. Kedua adalah daya jangkau e-rekap,” jelas Titi.

Soal teknologi yang akan digunakan, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini. Sebagai acuan untuk menetapkan hasil pemilu atau pun Pilkada, masalah teknologi harus dipikirkan dan direncanakan matang. Tujuannya agar tak berdampak pada implikasi hukum.

Bila pada Pemilu lalu, KPU berdalih penggunaan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) bukan acuan menetapkan hasil Pemilu, nanti KPU tak bisa lagi mengatakan demikian. “Pemilu lalu masih bisa berdalih. Tidak apa-apa Situng nggak maksimal. Kan ada manual. Yang resmi juga manual. Kalau sudah e-rekap tidak bisa begitu lagi argumennya,” papar Titi.

Terkait daya jangkau, Titi meminta KPU segera memutuskan apakah e-rekap ini bakal digunakan secara nasional, atau parsial di beberapa wilayah tertentu saja. Tidak hanya itu, KPU juga diminta untuk betul-betul memikirkan landasan hukum e-rekap.Aturan soal e-rekap yang sudah ada sejauh ini baru sebatas dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Menurut Titi, KPU harus mengupayakan adanya revisi UU Pilkada yang mengatur mekanisme tersebut. “Akan lebih kokoh kalau ada di undang-undang Pilkada,” pungkasnya.

(khf/fin/rh)