Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

FIN.CO.ID, SYDNEY – Pemerintah Australia mengeluarkan travel advice bagi warganya yang hendak liburan ke Indonesia terkait ancaman pidana dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kami memperbarui saran perjalanan kami dengan memasukkan informasi baru tentang kemungkinan perubahan terhadap KUHP Indonesia,” bunyi peringatan pemerintah Australia, yang dirilis situs smartraveller.gov.au, Jumat (20/9).

Seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, pemerintah mengingatkan warganya, bahwa RUU KUHP ini akan mulai berlaku di Indonesia dua tahun setelah undang-undang disahkan.

“Hukum itu belum akan diterapkan hingga dua tahun setelah diloloskan. Banyak hukum akan berubah dan bakal berlaku juga untuk warga asing dan pendatang, termasuk turis,” demikian bunyi imbauan pemerintah Australia.

Pemerintah Australia lalu mengingatkan, aturan-aturan dalam KUHP yang harus dimengerti warganya seperti perzinaan dan hubungan sesama jenis.

Pasal 417 RKUHP mengatur ancaman tindak pidana selama satu tahun terhadap orang yang melakukan seks di luar hubungan pernikahan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya bisa terancam pidana karena perzinaan.

“Terancam pidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II,” demikian bunyi pasal 147 ayat 1 dalam RKUHP.

Selain itu, pasal 419 RUKHP juga mengatur ancaman pidana terhadap orang yang melakukan kumpul kebo atau tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II,” bunyi pasal 419 ayat 1 RKUHP.

Tak hanya terkait zina, pasal RKUHP yang menyangkut penghinaan terhadap presiden juga menjadi sorotan karena dianggap dapat mengekang kebebasan berpendapat.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 223 dan 224 draf RKUHP. Dua pasal itu mengancam orang yang menghina presiden dengan hukuman maksimal 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara.

(der/fin)