Peluang RUU PKS Lolos Kecil

Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) saat melakukan aksi demo menuntut disahkannya RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (17/9). foto: syamsiah

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ada sejumlah pasal yang belum menemukan titik temu. Paripurna terakhir rencananya akan digelar pada 24 September 2019. Dengan sisa waktu itu, kecil peluang RUU PKS bisa lolos. Ada kemungkinan RUU ini ditunda hingga tahun depan.

Ketua Panja Komisi VIII DPR untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Marwan Dasopang mengatakan setidaknya ada tiga hal menjadi perdebatan panitia kerja RUU PKS. Pertama, perdebatan mengenai judul. Kedua, soal definisi, yang sampai saat ini masih mengganjal karena bermakna ganda. “Teman-teman anggota panja menganggap bermakna ambigu. Kalau dipahami sebaliknya bisa menjadi UU ini terlalu bebas,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Yang ketiga, terkait pidana dan pemidanaan. Menurutnya RUU ini tidak layak karena bertentangan dengan UU induk (RKUHP). “Konsultasi dan diskusi dengan Komisi III juga. Karena di komisi III sedang membahas revisi UU KUHP yang di dalamnya ada poin-poin terkait dengan RUU PKS,” imbuhnya.

Dari hasil diskusi itu, ada sembilan poin pemidanaan yang sudah masuk ke dalam KUHP. Seperti pemerkosaan dan perzinahan. Sehingga Komisi III menyarankan Komisi VIII untuk menunggu RKUHP disahkan di rapat paripurna. “Saya sebagai ketua Panja mulai optimistis lagi terhadap UU ini. Karena kalau urusan pidana ini selesai, maka tinggal tersisa dua masalah. Yaitu judul dan definisi. Yang dikhawatirkan adalah judul dan definisi menjadi liberal,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan banyak anggota komisi yang tidak memahami dan peduli dengan kepentingan kesehatan, perlindungan perempuan, dan korban kekerasan. Sehingga, pembahasan RUU PKS masih mandek.

“Semua anggota punya pemahaman dan ideologi masing-masing. Karena pernah ada penolakan berdasarkan draf yang belum pernah dibahas. Di pemahaman mereka itu adalah draf terakhir. Karena kekeliruan itu, sampai kini masih banyak anggota tidak memahami proses hukum. Tapi ini harus diperjuangkan. Minimal dibahas supaya bisa dibuka pasal-pasal yang memang bermasalah untuk dicarikan jalan keluarnya,” ucap Rahayu di Kompleks Parelemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Dia menjelaskan ada beberapa draf RUU PKS yang ditolak tanpa dibahas terlebih dahulu. Salah satunya draf dari pemerintah berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Jadi bagaimana mau menanggapi semua masukan kalau tidak membahas. Penghalang untuk pembahasan pasti ada. Tetapi jangan itu menjadi penghalang. Kalau tidak dibahas kapan kita mengurainya. Karena ini soal narasi kata-kata,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai RUU PKS kemungkinan besar akan ditunda hingga tahun depan. Sebab, belum ada sinyal yang kuat dari Komisi VIII DPR RI untuk membahas RUU tersebut. “Kemungkinan ditunda. Karena kenyataannya begitu. Ini sudah sisa berapa hari lagi sebelum akhirnya paripurna terakhir. Jumat, Sabtu biasanya tidak ada lagi rapat. Jadi tidak mungkin pembahasan hanya satu hari,” jelas Diah.

Dia mengaku, di Komisi VIII pembahasan saat ini masih terus menerus berputar di judul saja. Itu pun hanya menghasilkan tiga opsi judul. Yakni Penghapusan Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Penghapusan Kejahatan Seksual. “Hal ini juga membuat pro-kontra mengenai RUU PKS di publik berlarut-larut. Kita memang harus saling mengklarifikasi. masih banyak misinterpretasi. Belum sepaham, perkara judul pun menghambat progres RUU PKS,” tandasnya.

(yah/fin/rh)