Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Eggi Sudjana

FIN.CO.ID, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat permohonannya pun telah dikirimkan pada Selasa (17/9).

Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Alamsyah Hanafiah mengatakan, pihaknya mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Selasa (17/9) lalu.

“Surat sudah diterima oleh sekretariat negara,” kata Alamsyah di Polda Metro Jaya, Kamis (19/9).

Selain meminta perlindungan hukum, kata Alamsyah, surat itu juga berisi permintaan klarifikasi terkait dugaan makar yang disangkakan terhadap kliennya. Dikatakan Alamsyah, tindakan makar itu merupakan penggulingan terhadap pemerintah yang sah.

“Kan kata penyidik saudara Eggi telah melakukan makar, kita tanya langsung ke Pak Presiden apakah memang telah merasa digulingkan? Kalau tidak ya kasusnya kita minta dihentikan,” ungkapnya.

Alamsyah berharap, Jokowi segera memberikan klarifikasi terhadap kasus yang menimpa Politikus PAN ini. Sebab, kasus Eggi merupakan delik aduan dan bukan laporan langsung dari Jokowi.

“Apabila presiden tidak pernah merasa digulingkan oleh perbuatan Eggi, kami mohon perlindungan hukum. Kemudian, berkenan memerintahkan Kapolri, Kapolda untuk menghentikan penyidikan terhadap saudara Eggi,” jelasnya.

Dijelaskan Alamsyah, surat perlindungan hukum dan permohonan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) tidak hanya dikirimkan ke Jokowi. Akan tetapi juga dikirim ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Dia mengaku, saat ini SP3 terhadap kliennya itu sedang diproses oleh penyidik Polda Metro Jaya. “Maka tadi kita tanyakan kepada pihak Polda apakah SP3-nya sudah diproses, jawabnya masih digelar kemarin itu,” klaimnya.

Saat ini, Eggy menjadi tahanan kota dengan wajib lapor setiap Rabu. Kini, Eggi dikenakan wajib lapor ke Polda Metro Jaya setiap satu bulan sekali.

“Sekarang wajib lapor sudah satu bulan sekali,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Eggi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar pada Selasa, 7 Mei 2019. Penyidik menemukan sejumlah alat bukti, di antaranya, video Eggi yang menyuarakan people power dan bukti pemberitaan di media daring.

Penyidik juga sudah memeriksa enam saksi dan empat ahli. Keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan barang bukti dan dokumen yang telah disita.

Setelah penetapan tersangka, penyidik meringkus Eggi pada Selasa, (14/5). Kemudian, pada pukul 23.00 WIB penyidik menahan Eggi. Ia dimasukkan ke ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya.

Penahanan Eggi kemudian ditangguhkan pada Kamis (24/6) setelah mendapat jaminan dari keluarga dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Eggi disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

(gw/fin)