KPU Andalkan Sipol, Silon dan Sidakam

FIN.CO.ID, JAKARTA – Partai politik harus terbuka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang. Transparansi menjadi hal penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Pengaturan dana kampanye dan database, menjadi bukti jika parpol berintegritas dalam pesta demokrasi.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) diklaim KPU memiliki manfaat bagi perjalanan pemilu yang lebih kredibel. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, melalui Sipol, daftar kepengurusan dan keanggotaan parpol bisa dilakukan cek silang dalam verifikasinya. Yakni antara tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Cek ini bertujuan mendeteksi kegandaan.

Meskipun pada pemilu 2019 yang lalu banyak terpaan dari berbagai pihak, KPU yakin Sipol penting untuk tetap dilaksanakan. “Pada akhirnya parpol juga mengapresiasi Sipol ini. Semua juga terbukti mampu melaksanakannya. Selain untuk kepentingan pemilu, database parpol ini juga penting untuk evaluasi di internal parpol. Terutama dalam hal kepengurusan dan keanggotaan di daerah,” tutur Arief di Jakarta, Rabu (18/9).

Selain Sipol, penting dievaluasi juga Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Peserta pemilu bukan hanya parpol, tetapi juga DPD dan presiden maupun wakil presiden. Apalagi di Pilkada juga terdapat calon perseorangan. “Silon bermanfaat untuk memverifikasi syarat dukungan bagi calon perseorangan,” imbuhnya.

Terpisah, Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afiffuddin memberikan masukan terkait evaluasi Sipol. Terutama dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi parpol pada tahapan Pemilu 2019 lalu. Afif menilai, ada beberapa masalah pada tahapan Pemilu 2019 lalu. Seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami trouble saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. “Selain itu, Sipol juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada notifikasi status dokumen dalam Sipol. Situasi seperti ini sempat merepotkan KPU,” kata Afif.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara data pengurus di Sipol dengan surat keputusan (SK) Kemenkumham. Parpol dalam mengisi data kepengurusan tidak memasukkan keseluruhan data pengurus. “Akibatnya ada perbedaan dengan data di Sipol,” ucap Afif.

Dia juga mengkritisi soal kebutuhan verifikasi pendaftaran parpol ke KPU yang masih membutuhkan waktu lama. Dia mencontohkan, salah satu partai membutuhkan waktu verifikasi hingga 49 jam. Belum lagi ketika melakukan verifikasi langsung di lapangan yang harus sama dengan Sipol.

(khf/fin/rh)