Korupsi Rp 250 M di BTN, Kejagung Belum Terima SPDP

Kapus Penkum Kejagung, Dr Mukri

FIN.CO.ID, JAKARTA – Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp 250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Pengembangan dilakukan untuk melihat apakah ada pihak lain termasuk jajaran petinggi Bank BTN yang ikut terlibat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan pihaknya tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pembobolan Bank BTN. “Kita sedang kembangkan apakah peristiwa tersebut ada keterlibatan unsur atasnya,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (16/9).

Dia menjelaskan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri juga telah meminta keterangan Direktur Strategic & Human Capital BTN Yossi Istanto beberapa waktu lalu terkait pengembangan perkara ini. Namun, kata Brigjen Dedi Prasetyo, Yossi Istanto diperiksa sebagai saksi. “Untuk Yossi masih saksi,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Dedi, dalam perkara dugaan pembobolan Bank BTN ini penyidik telah menetapkan dua tersangka. Dan keduanya sudah disidangkan dan sudah divonis oleh pengadilan. “Karena 2 tersangka lainnya sudah vonis,” tutupnya.

Sementara, Kejaksaan Agung, dalam hal ini jajaran pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan pembobolan Bank BTN dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. “Setelah kita melakukan kroscek langsung ke Pidsus, SPDP belum kami terima,” kata Kepala Pusat penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri saat dikonfirmasi FIN.

Dia menjelaskan jika SPDP tersebut sudah dikirimkan dari penyidik Bareskrim Polri, maka Kejaksaan Agung akan menunjuk tim jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan perkara tersebut oelh tim penyidik.

“Dibentuk tim jaksa penelitinya nanti setelah ada SPDP dari penyidik. Kita tunggu saja ya,” katanya.

Dalam putusan Mahkamah Agung mewajibkan penyidik menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) paling lambat tujuh hari kepada jaksa penuntut umum setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau terlapor.

Diketahui, kasus ini berawal ketika salah satu perusahaan yang berencana mencairkan dana simpanannya. Namun pihak BTN mengkonfirmasi penempatan deposito dana tidak terdaftar.

Pihak BTN memberitahukan bahwa dana tersebut terdaftar sebagai nasabah rekening giro dan sudah dilakukan penarikan dana. Pelaku penarikan dana tersebut diduga menjalankan modus mengajukan penawaran menempatkan dana pada BTN dengan bunga sesuai pasaran kepada korban.

Beberapa perusahaan yang menempatkan uang pada BTN yakni Surya Artha Nusantara Finance (SAN Finance), PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI) dan PT Asuransi Umum Mega (AUM), serta PT Global Index Investindo.

Kasus ini terjadi akibat tawaran menggiurkan yang ditawarkan oleh inner court dari BTN yang menawarkan deposito di BTN sebesar 9,5% per tahun. Sindikat penipuan tersebut kemudian menerbitkan sertifikat deposito yang kemudian diberikan kepada para nasabah.

Namun, versi manajemen BTN, sertifikat deposito tersebut palsu. Dana itu tidak pernah masuk ke deposito BTN, melainkan ke rekening sindikat. Pegangan korban hanya sertifikat deposito palsu. Meski korban sempat memperoleh bunga, menurut manajemen BTN, dana itu bukan dari BTN, melainkan dari rekening komplotan sindikat.

Total dana yang hilang akibat pembobolan tersebut senilai Rp 255 miliar. BTN sendiri telah menyiapkan dana pencadangan Rp 258,2 miliar untuk kasus ini, dan diharapkan tidak akan mengganggu aktivitas maupun pergerakan saham BBTN sendiri.

Akibat kasus tersebut, OJK akhirnya memberikan larangan pembukaan rekening melalui kantor kas di BTN. Pembukaan rekening baru hanya bisa dilakukan melalui kantor cabang hingga kasus tersebut selesai. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan terhadap harga saham BBTN, yang dikhawatirkan akan berdampak pada pergerakan harga saham BBTN.

Selain itu, Kasus dugaan korupsi pembobolan di Bank BTN bukan pertama kali terjadi, di Kejaksaan Agung, penyidik juga tengah menangani Kasus dugaan korupsi terkait pembobolan bank plat merah PT Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Semarang, Jawa Tengah melalui pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) kepada sejumlah debitur.

(lan/gw/fin)