Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Penggeledahan di Kantor Dinas Di Mojokerto

FIN.CO.ID, JAKARTA – Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengembangkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal Pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Hal ini dilakukan berdasarakan surat perintah penyidikan Nomor : PRINT 1520/M.5.23/Fd.1/07/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan Jaksa Penyidik melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut.

Dengan berbekal surat perintah penggeledahan nomor : PRINT-1253/M.5.23/Fd.1/07/2019 dan Surat Penetapan Penggeledahan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, nomor : 15/ VIII /PEN.PID.SUS / 2019 / PN.SBY dilakukan penggeledahan di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTA) pada Selasa (17/9).

“Selain itu, penggeledahan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (17/9).

Dari hasil penggeledahan tersebut, kata Mukri, Jaksa Penyidik membawa beberapa dokumen dokumen yang terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2016 untuk kepentingan penyidikan perkaranya.

“Dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan,” tutupnya.

Diketahui, Proyek pembangunan irigasi air tanah dangkal tahun 2016 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 dengan pagu anggaran mencapai Rp. 4.389.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi 5 paket yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto dengan jumlah irigasi tanah dangkal yang rencananya dibangun sebanyak 38 titik namun hanya terealisasi 37 titik dengan tujuan untuk membantu kelompok tani dalam hal irigasi di saat sedang musim kemarau sehingga hasil panen diharapkan dapat mencapai 3 (tiga) kali dalam setahun.

Adapun nilai kontrak proyek tersebut senilai Rp3.709.596.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam hal pengerjaannya.

(lan/gw/fin)