Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Fahri Hamzah/ist

FIN.CO.ID, JAKARTA – Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU. Terbukti, dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9), semua fraksi setuju. Tidak ada satu pun yang menolak. RUU KPK ini merupakan inisiatif DPR. Namun, Presiden Joko Widodo menyetujuinya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah punya analisis tersendiri atas revisi UU KPK ini. Terutama mengapa Presiden Jokowi setuju. Dia memprediksi selama ini ada gangguan terhadap kerja pemerintah. Terbukti, meski banyak yang menolak, Jokowi tetap pada keputusannya menyetujui revisi. “Saya tidak kaget dengan sikap Presiden Joko Widodo. Mengapa Presiden akhirnya berani mengambil keputusan menyetujui revisi UU KPK. Presiden merasa KPK sudah menganggu,” ujar Fahri di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Menurutnya, gangguan inilah yang menjadi puncak dari sebuah proses panjang sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014. Saa itu, kata Fahri, Jokowi memberikan kepercayaan terlalu jauh pada KPK. “Sampai akhirnya kerja-kerja Pemerintah membangun bangsa dan negara merasa diganggu oleh KPK. Saya merasa bahwa ini sudah menjadi akumulasi. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita yang mungkin orang tidak mengalami. Tetapi saya merasakan ada kekagetan dari Pemerintah, partai politik, termasuk Presiden Jokowi,” paparnya.

Pemerintahan Jokowi, jelas Fahri, dimulai dengan meminta pertimbangan KPK. Sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri. Ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang. Padahal, presiden bisa harus mendapatkan masukan dari pihak lain. Bisa dari intelijen maupun lembaga-lembaga penasihat lainnya. “Di awal pemerintahan, penyusunan menteri kabinet itu dipercayakan kepada KPK. Apa yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju,” imbuhnya.

Saat itu, dirinya sudah mengkritik. Terlebih, saat KPK mencoret nama-nama orang, dengan stabilo warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna hijau boleh dilantik, warna kuning tidak boleh karena akan menjadi tersangka dalam enam bulan. Kemudian warna merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan. “Sehingga sejumlah nama kandas di KPK,” ucapnya.

Fahri menilai apa yang dilakukan KPK semakin berlebihan. Puncaknya ketika Presiden Jokowi dan Sekretariat Negara memutuskan nama Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri dan dikirimkan ke DPR RI. Tiba-tiba BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Paripurna DPR RI waktu itu yang menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri seperti tawar. Sebab, di bawah ada KPK yang menetapkannya menjadi tersangka,” tuturnya.

Budi Gunawan pun melawan dengan melakukan praperadilan dan akhirnya menang. Namun, KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM, termasuk media, untuk menyerang keputusan lembaga negara. Akhirnya, Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri. Namun, ketika Jokowi mengangkat BG sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes. “Semuanya diam saja. KPK membunuh karier orang dengan seenaknya, tanpa argumen, dan itu mengganggu kerja Pemerintah. Termasuk mengganggu kerja Presiden,” tegasnya.

Terkait Dewan Pengawas, Fahri menilai keberadaannya merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga. Selain itu, juga sebagai mekanisme kontrol terhadap sebuah kekuasaan. Dia menjelaskan, dalam revisi UU KPK, Presiden membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring orang-orang yang ingin mendaftar sebagai anggota Dewas KPK.

Menurut Fahri, Pansel akan bekerja menyeleksi siapa saja yang masuk kualifikasi. Kemudian, nama-nama tersebut diserahkan kepada Presiden untuk dipilih. “Presiden membentuk Pansel. Selanjutnya, Pansel bekerja menyeleksi siapa yang masuk kualifikasi. Jumlahnya bisa ratusan orang atau ribuan yang mendaftar. Selanjutnya nama-nama itu diserahkan ke Presiden,” paparnya.

Presiden, lanjut Fahri, memiliki hak memilih nama-nama Dewan Pengawas Dewas KPK. Dia meyakini dengan mekanisme penyaringan nama-nama calon Dewan Pengawas KPK, institusi pemberantasan korupsi tersebut memiliki pengawas yang bekerja secara independen. “DPR dan Presiden merupakan institusi yang sama-sama dipilih rakyat untuk mengurusi negara di bidangnya masing-masing,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dia mengatakan konsep Dewan Pengawas KPK yang disetujui oleh Baleg DPR dengan pemerintah, keanggotaannya akan ditunjuk oleh Presiden. Dewan Pengawas merupakan bagian internal KPK. “Dewan Pengawas adalah bagian internal di tubuh KPK sendiri. Itu ada mekanismenya. Presiden yang akan menunjuk. Kewenangan diatur nanti oleh Presiden. Kan Presiden sudah memberikan catatan untuk itu,” jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tidak setuju Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh presiden. Pandangan Fraksi PD disampaikan oleh Erma Suryani Ranik dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). Fraksi Partai Demokrat mengingatkan adanya kemungkinan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) apabila dewan pengawas dipilih oleh presiden.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut partainya menyarankan agar dewan pengawas tidak dipilih oleh presiden. Dengan begitu, tidak akan terjadi abuse of power. “Fraksi Partai Demokrat berpandangan, hematnya, dewan pengawas ini tidak menjadi kewenangan presiden,” ujar Erma.

Terpisah, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas mengatakan, seluruh fraksi DPR RI telah menyepakati membawa pembahasan Revisi UU KPK ke Rapat Paripurna DPR RI. Sebelumnya, dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan Senin (16/9) malam, ada tujuh fraksi yang menerima secara utuh revisi UU KPK. Sementara dua fraksi, yakni Gerindra dan PKS belum dapat menerima utuh karena ada catatan. Terutama terkait dewan pengawas. Sedangkan satu fraksi, yakni Demokrat belum menyampaikan pandangannya.

Supratman mengatakan, Gerindra dan PKS belum sepakat soal mekanisme pemilihan dewan pengawas KPK. Kedua partai itu menghendaki mekanisme pemilihan dewan pengawas melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dia mengatakan, pembahasan revisi UU KPK tidak menunggu pertemuan antara Presiden dengan pimpinan KPK. Alasannya DPR tidak mengetahui kapan pertemuan itu akan berlangsung.

(rh/fin)