Demo di Depan DPR, Kaum Wanita Tuntut RUU PKS Disahkan

Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) saat melakukan aksi demo menuntut disahkannya RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (17/9). foto: syamsiah

FIN.CO.ID, JAKARTA- Sejumlah massa menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (17/9). Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).Peserta demo mayoritas berasal dari kaum wanita.

Koordinator Gemas Jatim, Nunuk Fauziyah menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2019, beredar di sosial media menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT. Dua kata itu menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

“Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi. RUU PKS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila,” kata Nunuk.

Tuduhan-tuduhan tersebut, lanjut Nunuk, tentu saja melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan. Bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU PKS tersebut.

Para korban kekerasan seksual tentu membutuhkan akses pemulihan dari negara. Selain itu, penjeraan bagi pelaku dan hukum acara penanganan kasus yang lebih berpihak pada korban. Namun, selama tiga sejak tahun 2016 hingga September 2019, belum ada kemajuan penting dalam pembahasan RUU PKS.”Panja RUU PKS Komisi VIII terkesan mengulur-ulur waktu. Selama 3 tahun penundaan pembahasan di DPR, telah terjadi 16.943 kasus kekerasan seksual,” ucapnya.Padahal, kata dia, RUU PKS ini menjadi sangat penting. Yakni untuk melindungi hak-hak korban serta menghukum pelakunya.

Senada diucapkan Koordinator aksi, Lisa Elvina. Ia mengatakan berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat, rentang waktu dari tahun 2001 sampai 2011 rata-rata seperempat dari kasus kekerasan yang dilaporkan. Pada rentang tahun 2013 2015 rata-rata terdapat 298.224 per tahunnya.

“Kekerasan ini terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik. Lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor kenapa marak sekali tindak kekerasan,” ujar Lisa.

Di tempat yang sama, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Muharyati, mendesak DPR segera mengesahkan RUU PKS.Ada sejumlah poin mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Antara lain, penyandang disabilitas cukup rentan terhadap kekerasan seksual. Buktinya, terdapat 90 kasus kekerasan yang dilaporkan dan dialami perempuan disabilitas dalam kurun waktu 2015-2016.

Rinciannya 51,11 persen disabilitas mental, 28,88 persen disabilitas rungu wicara, 5,5 persen disabilitas intelektual, 6,6 persen disabilitas fisik. Kemudian, 2,22 persen disabilitas netra dan 5,55 persen tidak diketahui disabilitasnya.”Dari 90 kasus kekerasan tersebut, 92,2 persen merupakan kekerasan seksual. Bahkan, masih banyak kasus yang belum terungkap,”jelasnya.

(yah/fin/rh)