Terkait Audisi Bulutangkis Djarum, Hari Ini Menpora Beri Keputusan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Lambat. Kesan itu yang begitu kentara dalam mencermati kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam mengambil keputusan terkait pamitnya PB Djarum maupun agenda-agenda pencarian bakat bulutangkis yang disponsori perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu.

Dan lagi-lagi publik harus menunggu keputusan setelah rapat bersama antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Melihat kondisi ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise angkat bicara. Ia meminta semua pihak tidak saling menuding atau menyalahkan terkait polemik audisi bulu tangkis Djarum. “Sebaiknya dilakukan kajian mendalam baik dari sisi pembinaan olahraga, pelindungan anak, dan aturan hukum yang berlaku,” kata Yohana, kemarin (10/9).

Ia menilai kajian tersebut penting agar pihak-pihak yang terkait tidak saling menyalahkan, kemudian malah menjadikan anak sebagai korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencoba menjembatani dan berharap ditemukan jalan keluar untuk saling memahami dan mendapatkan solusi terbaik. “Kami berharap ada pertemuan bersama oleh PBSI bisa mencari solusi terbaik,” tuturnya.

Yohana juga berharap polemik yang terjadi akan mendorong badan usaha milik negara atau perusahaan swasta lainnya untuk berkontribusi dalam pengembangan olahraga di Indonesia “Sebaiknya audisi pembinaan bibit muda di bidang bulu tangkis terus berjalan tetapi sesuai dengan upaya pelindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Menurut Yohana, pembinaan olahraga seharusnya tidak hanya berfokus pada olahraganya saja tetapi juga ikut menjaga anak-anak dari bahaya rokok. Dan ia menilai KPAI yang mempermasalahkan audisi beasiswa bulu tangkis Djarum bertugas melakukan pengawasan agar dampak buruk rokok terhadap anak-anak bisa dicegah. “Anak-anak harus dijaga agar tidak dijadikan objek iklan, promosi, dan sponsor produk rokok dan zat adiktif berupa produk tembakau,” tuturnya.

Dasar hukum KPAI adalah Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyatakan pengendalian promosi produk tembakau dilakukan dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Kemudian Pasal 37 Peraturan yang sama menyebutkan sponsor industri rokok hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama, merek dagang, dan logo produk tembakau termasuk citra mereka produk tembakau. “Anak sebaiknya tidak dijadikan objek iklan, promosi, dan sponsor produk rokok baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

Pelibatan anak-anak pada kegiatan yang disponsori perusahaan rokok adalah pelanggaran terhadap Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Terpisah, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengaku belum mengetahui apa pun yang akan dilakukan Kemenpora.”Infonya besok (hari ini, red) bertemu dulu dengan Menpora. Di situ nanti ada PBSI, KONI, dan KPAI. Ya kita lihat nanti keputusannya apa,” terang Yoppy.

Saat ditanya apabila Menpora memberikan lampu hijau terkait audisi umum, Yoppy menjawab dengan tegas. “Kalau Menpora sudah bilang lanjutkan, ya audisi umum tahun depan diadakan. Kemarin saya respon berhenti karena KPAI bilang zero tolerance terus,” ungkapnya.

Nantinya, Yoppy bakal membawa beberapa barang bukti. Itu meliputi surat hasil rakor, surat yang menyatakan bahwa KPAI mengatakan tidak menghentikan audisi umum, dan surat status hukum PB Djarum. Di forum rapat itu pula, Yoppy berencana menyampaikan PB Djarum bukanlah produk tembakau melainkan perkumpulan bulu tangkis.

Terpisah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI), Susanto berharap ada solusi terbaik. “Jelas ya, prinsipnya ada solusi terbaik. Jalan terbaik, terang Susanto. Namun, saat ditanya perihal logo Djarum, lagi-lagi Susanto menjawab tegas. Ya tidak diperkenankan. Jelas dalam PP Nomor 109 tahun 2012 tidak dibenarkan. Ini regulasi, bunyinya jelas,” tandasnya.

(ful/fin)