Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Laode M Syarif (Komisioner KPK). Foto: Faisal R Syam

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka. Dia ditetapkan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES.

“Setelah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan ke penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. selaku subsidiary company PT Pertamina,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (10/9).

Laode menambahkan, Bambang Irianto diduga telah menerima uang sedikitnya USD2,9 juta melalui rekening perusahaan SIAM Group Holding dari pihak Kernel Oil Pte. Ltd. Uang tersebut diduga merupakan imbalan atas bantuan yang Bambang berikan kepada Kernel Oil terkait kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Bambang juga diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral). Petral merupakan perusahaan subsidiari PT Pertamina yang pernah dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2019 lantaran diyakini terdapat praktik mafia migas.

Laode menjelaskan, mulanya Bambang Irianto diangkat menjadi Vice President (VP) Marketing PES pada 6 Mei 2009. Ia bertugas membangun dan mempertahankan jaringan bisnis dengan komunitas perdagangan. Selain itu, mencari peluang dagang yang akan menambah nilai untuk perusahaan, mengamankan ketersediaan suplai, serta melakukan perdagangan minyak mentah dan produk kilang.

Saat Bambang mulai menjabat, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina yang dapat diikuti oleh National Oil Company, Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Sebelum resmi menjabat, sambung Laode, Bambang Irianto pernah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kernel Oil semasa bekerja di kantor pusat PT Pertamina pada 2008.

“Kernel Oil merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina,” kata Laode.

Perwakilan Kernel Oil pun beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor serta ekspor mintak mentah untuk kepentingan PES/PT Pertamina selama kurun 2009 sampai Juni 2012. Bambang selaku VP Marketing PES diduga membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

“Dan sebagai imbalannya diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri,” tutur Laode.

Laode menuturkan, untuk menampung penerimaan tersebut, Bambang Irianto mendirikan SIAM Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island.

Presiden Jokowi lantas mengeluarkan instruksi agar PT Pertamina melakukan peningkatan efisiensi dalam perdagangan minyak mentah dan BBM dengan mengutamakan pembelian langsung ke sumber-sumber utama pada 2012.

Dengan adanya arahan tersebut, seharusnya PES mengundang penjual atau pembeli ikut dalam competitive bidding atau direct negotiation menggunakan urutan prioritas National Oil Company (NOC), Refiner/Producer, dan Potential Seller/Buyer. Perusahaan yang dapat menjadi rekanan PES adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT).

“Namun, pada kenyataannya tidak semua perusahaan yang terdaftar pada DMUT diundang mengikuti tender di PES,” tandas Laode.

Sebagai gantinya, tambah Laode, Bambang Irianto bersama sejumlah pejabat PES menentukan sendiri rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satu NOC yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC).

Laode menduga ENOC merupanan perusahaan bendera yang digunakan pihak Kernel Oil. Bambang Irianto pun diduga mengarahkan pihaknya untuk tetap mengundang ENOC meski mengetahui bahwa NOC tersebut bukan perusahaan yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

Atas perbuatannya, Bambang Irianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen KPK dalam mendukung pemerintah untuk menciptakan sektor migas yang bersih dari korupsi dan bisa bermanfaat semaksimal mungkin bagi kepentingan rakyat.

Selama proses penyelidikan yang dilakukan sejak Juni 2014, sambung Febri, pihaknya telah mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Ia mengaku KPK juga telah memeriksa sedikitnya 53 saksi, mempelajari dokumen yang dihimpun dari sejumlah instansi, serta berkoordinasi dengan beberapa otoritas lintas negara.

Guna kepentingan penyidikan, KPK telah menggeledah lima lokasi pada 5-6 September 2019. Lokasi tersebut antara lain Rumah yang beralamat di Jalan Pramukasari 3 Jakarta,rumah di Komplek Ligamas Jakarta Selatan, apartemen Salemba Residence Jakarta Pusat, rumah di Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, dan rumah di Jalan Cisanggiri II Kebayoran Baru Jakarta Pusat.

“Dari penggeledahan tersebut KPK menyita dokumen pengadaan dan data aset. Dikarenakan dugaan penerimaan suap cukup signifikan maka KPK akan terus berupaya melakukan penelusuran dan asset recovery,” kata Febri.

(riz/gw/fin)