Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

FIN.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR. Dalam draf revisi UU KPK itu, terdapat enam poin revisi. Namun, rencana revisi ini menuai sejumlah penolakan. Sejumlah partai politik masih akan mempelajari draf RUU tersebut.

Salah satu yang menjadi isu utama adalah kewenangan KPK dalam hal penyadapan dan penggeledahan. Dalam revisi, KPK harus minta izin kepada dewan pengawas. Selain itu, kewenangan KPK terkait SP3 alias penghentian perkara.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siswono Yudo Husodo menyebut revisi UU KPK dilakukan untuk menguatkan atau menambah kewenangan KPK. “Mengenai revisi UU KPK banyak orang yang komentar tanpa tahu detail yang direvisi itu apa. Saya khawatir, jangan-jangan revisinya untuk menambah kekuasaan dan kewenangan KPK,” ucap Siswono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Dia menyinggung soal Dewan Pengawas KPK yang merupakan salah satu yang dibahas dalam revisi UU KPK. “Kita juga harus tahu. Semua lembaga di dunia ini ada pengawasannya. Presiden diawasi DPR, eksekutif oleh BPK. Lembaga KPK juga perlu pengawasan. Tapi bagaimana mengawasi KPK, Itu yang perlu dibahas,” tegas Siswono.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku partainya masih mempelajari revisi UU tersebut. “Hanura sedang mempelajari revisi ini secara mendalam. Jadi tidak bisa kita disebut pro ini dan pro itu. Nggak bisa, semua masih dipelajari,” kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (10/9).

Hanura, lanjutnya, tidak akan terlibat dalam perdebatan publik. Terutama soal perlu atau tidak revisi tersebut. Namun, partainya tidak setuju apabila revisi bertujuan melemahkan lembaga KPK. “Kita tidak akan pernah setuju apabila revisi justru melemahkan KPK,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR. Dia membantah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas revisi tersebut.

Menurut Airlangga, usulan revisi UU KPK murni inisiatif seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. “Kita lihat nanti bagaimana. Revisi bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR duduk bersama membahas RUU. Kita serahkan sepenuhnya hasil pembahasan revisi kepada fraksi di Parlemen,” ujar Airlangga.

(yah/fin/rh)