Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif dan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Hasilnya, KPK menetapkan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM), Samin Tan, sebagai tersangka dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM. FOTO : Faisal R Syam / Fajar Indonesia Network

FIN.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.

Laode menganggap, pimpinan KPK sebagai aparat penegak hukum tidak boleh diikat oleh komitmen politik tertentu. Dikhawatirkan para capim akan cenderung patuh terhadap politisi ketimbang memaksimalkan penegakan hukum.

“Menurut saya kalau di DPR menetapkan komitmen politik untuk tanda tangan di atas materai kepada setiap pimpinan KPK, jangan-jangan dia akan loyal kepada pemimpin politiknya bukan dia loyal kepada penegakan hukum,” ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/9).

Laode menjelaskan, sejak KPK pertama kali berdiri hingga masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs, dirinya tidak pernah mendapati adanya kontrak politik dalam bentuk apa pun. Sehingga, ia memandang wacana kontrak politik itu tidak masuk akal.

“KPK itu adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah menegakkan hukum yang tidak boleh terikat pada komitmen politik tertentu. Dulu komisioner pertama jilid I sampai jilid IV saya sekarang itu juga tidak ada komitmen politik seperti itu,” tandasnya.

Laode pun mengaku bersyukur dirinya tidak lolos kala mengikuti proses seleksi capim jika wacana kontrak politik benar dijalankan. “Terus terang saya bersyukur nih enggak lulus. Kalau saya harus disodorin komitmen politik seperti itu, waduh, susah sekali,” tuturnya.

Kendati demikian, Laode mengajak masyarakat untuk tetap mengawal proses seleksi capim KPK jilid V. Ia juga berharap siapa pun nanti yang terpilih dapat membuktikan integritas hingga komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin membantah kontrak politik yang nantinya akan disodorkan pada Capim KPK bakal mengganggu independensi. Ia menegaskan, kontrak berbentuk surat pernyataan tersebut hanya untuk memastikan Capim KPK akan patuh terhadap perundang-undangan.

“Kontrak politik itu untuk menjalankan UU secara sesungguhnya. Tidak ada hal lain,” kata Azis.

Azis menyatakan, kontrak tersebut sama sekali tidak terkait dengan RUU inisiatif revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). “Di capim kita tidak memfokus pada revisi, capim memilih calon figurnya itu apakah pandangan dia terhadap UU yang ada,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan kontrak politik perlu disodorkan kepada para Capim KPK. Menurut dia, sikap capim dapat berbeda ketika fit and proper test dan memimpin lembaga antirasuah lantaran terpengaruh tekanan publik dan popularitas.

“Itu menjadi semacam quote unquote kontrak politik antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya,” tutur Arsul

Arsul berpendapat, kontrak politik juga bertujuan memastikan konsistensi para Capim KPK dalam menyikapi suatu isu sebelum dan sesudah terpilih. Ia pun menambahkan komitmen akan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai.

“Ya tentu surat pernyataan menurut peraturan bermaterai. Memang harus di atas materai ditekennya dan itu menjadi semacam ‘kontrak politik’ antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya,” jelas Arsul.

Seperti diketahui, DPR akan memulai proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh capim KPK periode 2019-2023. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut rencananya akan dilakukan sekitar tanggal 11 hingga 13 September 2019.

(riz/gw/fin)