Komunikasi dengan Pemda dan DPRD Kurang

FIN.CO.ID, JAKARTA – Tahapan Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari. Namun, belum semua KPU daerah menyerahkan usulan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Masih ada 18 KPU daerah yang belum menyerahkan. Salah satu yang menjadi kendala, karena kurangnya komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, komunikasi antara KPU dengan pemerintah daerah dan legisltif belum tersambung. Selain itu, masih ada KPU daerah yang menunggu jumlah honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Hal ini karena besaran honor tersebut masih dibahas di Kementerian Keuangan.

“Bisa juga KPU daerah menunggu beberapa peraturan, terkait misalnya soal kisaran honorarium badan ad hoc. Kita masih tunggu dari Kementerian Keuangan. Honornya berapa, bisa jadi masih menunggu untuk dimasukkan ke dalam usulan,” kata Pramono di gedung KPU, Jakarta, Selasa (10/9).

Dia menyarankan, KPU daerah bisa mengacu pada aturan lama terkait besaran honor. Namun nantinya KPU daerah perlu melakukan perubahan bila terdapat perubahan besaran honor. “Kalau pun mereka masih berpegang pada peraturan yang lama, nanti di tengah jalan akan dilakukan revisi. Penyesuaian dengan peraturan yang baru berikut kisaran biayanya,” imbuh Pramono.

Berbeda dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengklaim jika Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seluruh daerah telah mengusulkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada tahun depan. Bawaslu berharap pembahasan NPHD sudah rampung akhir bulan depan.

Ketua Bawaslu Abhan menyebut belum semua usulan anggaran disepakati. Menurutnya, hal ini karena masih dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Masalahnya belum semuanya final disepakati. Sebagian besar masih dalam tahap pembahasan dengan TAPD pemerintah daerah masing-masing,” kata Abhan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebut besaran anggaran yang diusulkan 270 Panwaslu mencapai Rp4 sampai Rp 5 triliun. Nantinya uang NPHD ini akan digunakan untuk pengawasan Pilkada 2020. “Total anggaran keseluruhan yang diusulkan antara Rp4-5 triliun,” tandasnya.

(khf/fin/rh)