Jokowi Didesak Tak Terbitkan Surpres Revisi UU KPK

    Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi dengan cara menutup logo KPK di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019). Aksi menutup logo KPK dengan kain hitam ini merupakan bentuk kritik terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 202 tentang KPK yang dinilai akan memperlemah lembaga antirasuah itu.

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta agar tak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Bahkan Jokowi didorong untuk dengan tegas menolak revisi.

    Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan surpres untuk menugasi menteri yang mewakili untuk membahas revisi UU KPK. Maka pembahasan revisi UU KPK tidak akan berjalan. Ini langkah yang paling realistis bagi Jokowi, ujar Pengamat politik dan hukum tata negara Tohadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (10/9).

    Menurutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) dari DPR mengenai revisi UU KPK bermasalah baik secara prosedural maupun materil.

    Pertama, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa RUU, baik yang berasal dari DPR maupun presiden serta RUU yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.

    RUU dari DPR mengenai revisi UU KPK ini tidak masuk dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas RUU Prioritas 2019. Kita cek dalam Keputusan DPR No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tertanggal 31 Oktober 2018 tentang itu tidak ada RUU tentang revisi UU KPK. Jadi, ini sudah cacat prosedural, ujar dia.

    Dilanjutkannya, dalam teori ilmu hukum yang paling dasar dikatakan terdapat tiga syarat agar UU mempunyai kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

    Kekuatan berlaku yuridis dari RUU tentang revisi UU KPK ini sudah cacat, karena tidak memenuhi persyaratan formal terbentuknya UU sebab tidak masuk dalam Prolegnas sebagaimana disyaratkan Pasal Pasal 45 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011, tegasnya.

    Kedua, secara sosiologis juga cacat. Sebab tidak diterima oleh masyarakat. Dikatakannya, adanya penolakan kaum intelektual seperti dosen UGM, UI, UII, Unhas dan lainnya, serta dari para pekerja KPK, Komisioner KPK, pegiat antikorupsi dan komponen masyarakat lain menjadi bukti RUU ini tidak dapat diterima masyarakat.

    Dan ketiga, secara filosofis usulan revisi UU tersebut tidak sejalan dengan cita-cita hukum negara yang menghendaki terselenggaranya pemerintahan yang adil, bersih dan bebas KKN, melalui adanya lembaga khusus, kuat dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemberantasan korupsi.

    Muatan materi RUU tentang revisi UU KPK ini alih-alih memperkuat kedudukan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya beberapa ketentuan dalam revisi justru memperlemah kedudukan dan fungsi KPK dari yang ada selama ini, kata dia.

    Sementara, Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar menegaskan Jokowi akan kehilangan kepercayaan rakyat jika mengirimkan Surpres.

    “Kalau Presiden mengirim surat atau amanah Presiden untuk memungkinkan RUU dibahas, maka yang akan kehilangan kepercayaan rakyat, bukan hanya DPR tapi Presiden mempertaruhkan reputasinya sendiri,” ujarnya.

    Dewi menegaskan, upaya partai politik melumpuhkan KPK sudah lama terjadi. Upaya itu hanya bisa dibatalkan dengan perjuangan keras masyarakat sipil dan madani.

    Dewi menilai rencana revisi UU KPK yang digulirkan di akhir masa kerja DPR RI periode 2014-2019, juga menunjukkan sebuah itikad politik yang tidak baik.

    Menurut dia, revisi UU KPK bukan hanya mengancam kepada upaya pemberantasan korupsi tetapi juga ancaman terhadap demokrasi.

    “Saat ini bola ada di Presiden. Presiden Jokowi selama ini dikenal relatif bersih dari KKN. Isu revisi UU KPK menjadi ujian bagi Presiden,” jelas dia.

    Dia mengatakan, jika Jokowi tak menolak revisi UU KPK, maka akan menjadi bulan-bulanan kritik dari berbagai pihak.

    “Yang bisa kehilangan kepercayaan rakyat, bukan hanya DPR tapi Presiden. Termasuk (bagi) teman-teman LIPI, nanti yang akan kena kritik tajam tidak hanya DPR tapi Presiden juga akan menjadi bulan-bulanan,” tegas dia.

    Dia mengatakan, Civitas LIPI bersama publik berharap Presiden menolak upaya pembahasan revisi UU KPK.

    Di sisi lain, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria meminta agar DPR bisa mencermati respons publik soal revisi UU KPK.

    “Saya kira soal RUU memang ini kan bagian dari proses politik yang ada di DPR. Namun yang kami harapkan dari DPR juga mencermati dari dinamika perkembangan respons publik karena bagaimana pun juga kepercayaan publik terhadap KPK sangat-sangat tinggi,” kata Arif usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK.

    Arif menyatakan keberadaan KPK telah dirasakan manfaatnya selama ini dalam hal pemberantasan korupsi.

    “Saat ini, saya kira apa yang dirasakan oleh publik manfaatnya KPK dalam rangka memberantas korupsi ini, ternyata korupsi telah merusak tidak hanya moral tetapi juga merusak ekonomi bangsa. Maka mestinya DPR saya yakin bisa lebih jernih memahami apa yang dipikirkan masyarakat ini,” ucapnya.

    (gw/fin)