Golkar Bersikeras Rebut Kursi Ketua MPR

FIN.CO.ID, JAKARTA – DPR RI sudah menyetujui revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Perubahan ini terkait penambahan jumlah pimpinan MPR RI. Dari lima menjadi 10 orang. Posisi ketua pun menjadi rebutan. Golkar bersikeras memperjuangkan posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Partai berlambang beringin itu optimistis bakal mendapatkan kursi tersebut.

“Perolehan kursi Golkar di parlemen cukup besar. Karena itu, kami akan bekerja keras memperjuangkan untuk posisi kursi Ketua MPR RI,” tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR RI setuju dengan format pimpinan MPR periode 2019-2024. Yakni satu Ketua MPR dan sembilan Wakil Ketua MPR RI. “Jadi tidak benar dengan formasi pimpinan itu, membuat Golkar kalah bersaing merebut posisi Ketua MPR RI. Justru sebaliknya,” imbuh Airlangga. Saat ini, lanjutnya, Golkar sudah punya kader yang akan diajukan sebagai Ketua MPR RI. Namun, dia enggan menyebutkan nama calon tersebut.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (5/9) menyetujui revisi UU MD3, terkait jumlah pimpinan MPR RI. Dalam draf revisi UU MD3, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR. Kemudian dalam Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna. Kemudian, pada pasal 15A ayat (3) disebutkan setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.

Tak hanya Golkar yang berminat. PKB adalah partai pertama yang mengklaim paling pantas mendapatkan kursi Ketua MPR RI. Tak tanggung-tanggung, calon kuatnya adalah sang ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Politisi PKBm Daniel Johan menilai Cak Imin dinilai pantas karena mampu menjembatani kelompok ekstrem kanan dan kiri. “Mengapa Cak Imin? Karena hanya Cak Imin dengan posisi NU dianggap bisa menjembatani ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Inilah alasan mengapa Cak Imin pantas jadi Ketua MPR,” ujar Daniel.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Golkar, Mahyudin, menegaskan partainya tentu berkeinginan menjadi ketua MPR. Alasannya, suara Golkar terbanyak kedua di parlemen dan ketiga jumlah suara nasional. “Lobi-lobi antarpartai politik tentu terus dilakukan. Terutama menentukan paket pimpinan MPR. Pembagian paket pimpinan di MPR, cenderung lebih fleksibel. Tanpa dikotomi partai koalisi atau oposisi,” jelas Mahyudin. Hal ini yang membedakan MPR dan DPR. Karena MPR lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan di DPR, cenderung menggunakan pemungutan suara atau voting.

Terpisah, anggota Badan Pengkajian MPR RI, Bambang Sadono menegsakan MPR tidak pernah berniat mengembalikan GBHN Orde Baru sebagai haluan negara. Menurutnya, pemahaman publik mengenai gagasan tersebut perlu diluruskan. Sebab, haluan negara yang dimaksud saat ini merupakan program haluan jangka panjang 10-50 tahun mendatang.

Ini bertujuan agar pembangunan lebih terarah dan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. “Ada kesalahpahaman yang luar biasa atas istilah GBHN itu sendiri. Tidak ada pikiran mengembalikannya GBHN seperti zaman Orde Baru. Rumusan aslinya adalah reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN,” jelas Bambang.

Sebelumnya, MPR telah menyepakati perlunya haluan negara seperti GBHN yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD. Badan Pengkajian MPR telah menyiapkan amendemen terbatas mengenai pokok-pokok haluan negara yang telah disempurnakan. Konsepnya akan dibagi ke fraksi-fraksi untuk disempurnakan lebih lanjut.

(rh/fin)