10 Negara dengan Kebebasan Pers Terburuk di Dunia

FIN.CO.ID, WASHINGTON – Eritrea merupakan negara terburuk di dunia terkait kebebasan pers dan pelarangan berita. Hal itu terungkap dalam sebuah laporan, yang juga mengutip langkah-langkah ekstrem di sembilan negara lain, termasuk Korea Utara, Cina, dan Arab Saudi.

“Di bawah tiga rezim terburuk, Eritrea, Korea Utara, dan Turkmenistan, media berfungsi sebagai corong negara, dan setiap jurnalisme independen dilakukan dari pengasingan,” demikian laporan Komite untuk Melindungi Jurnalis (CJP), yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Selasa (10/9).

“Negara-negara lain dalam daftar 10 rezim terburuk untuk media menggunakan kombinasi taktik tumpul seperti pelecehan dan penahanan sewenang-wenang, serta pengawasan canggih dan peretasan yang ditargetkan untuk membungkam pers independen,” isi laporan itu.

“Arab Saudi, Cina, Vietnam, dan Iran memenjarakan dan melecehkan jurnalis dan keluarga mereka, dan juga terlibat dalam pemantauan digital dan sensor internet dan media sosial,” lanjut kelompok itu.

Pemeringkatan ini didasarkan pada faktor-faktor termasuk pembatasan pada media milik pribadi atau independen, ukum pencemaran nama baik pidana, embatasan penyebaran berita palsu, blokiran situs web; pengawasan jurnalis oleh otoritas, ersyaratan lisensi untuk media,serta target peretasan.

“Internet seharusnya membuat sensor menjadi kuno, tetapi itu belum terjadi,” kata Direktur Eksekutif CPJ, Joel Simon.

“Banyak negara paling disensor di dunia sangat terhubung, dengan komunitas online aktif. Pemerintah-pemerintah ini menggabungkan kebrutalan gaya lama dengan teknologi baru, sering dibeli dari perusahaan-perusahaan Barat, untuk meredam perbedaan pendapat dan mengendalikan media.”

Laporan tersebut mencakup 10 negara di mana pemerintah mengontrol media dengan ketat, termasuk Guinea Ekuatorial, Belarus, dan Kuba.

Laporan itu mencatat, di negara-negara lain termasuk negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah, Yaman, dan Somalia, kondisi untuk media sangat sulit.

“Tetapi tidak selalu disebabkan semata-mata oleh sensor pemerintah.”

Di Eritrea, menurut laporan itu, negara memonopoli media penyiaran. Sumber informasi alternatif wartawan, seperti internet atau siaran satelit stasiun radio di pengasingan, dibatasi melalui layanan internet yang dikontrol pemerintah.

Menurut CPJ, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meningkatkan penggunaan pemblokir sinyal radio dan peralatan deteksi canggih untuk mencegah orang berbagi informasi.
Kelompok itu juga menyatakan, lingkungan Arab Saudi yang sudah represif bagi pers mengalami kemunduran tajam di bawah kekuasaan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Sementara itu, Cina memiliki alat sensor paling canggih, menurut CPJ. Mereka mencatat, pengguna internet Cina diblokir oleh “Great Firewall” dan bahwa otoritas memantau jaringan media sosial domestik dan melakukan pengawasan terhadap jurnalis internasional.

(der/afp/fin)