Desakan Rombak UU Ketenagakerjaan Menguat

FIN.CO.ID, JAKARTA – Bagai dua sisi mata uang. Pengusaha mendesak pemerintah segera merombak UU Ketenagakerjaan. Sementara para buruh menolak adanya revisi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, perombakan ini akan menggeliatkan investasi dan mendongkrak kinerja ekspor.

“Di lapangan masih banyak permasalahan soal regulasi perizinan ketenagakerjaan. Jadi harus diperbaiki,” ujar Wakil Ketua Apindo, Shinta W Kamdani di Jakarta, kemarin (9/9).

Lanjut Shinta, soal RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian juga harus direvisi di dalam UU Ketenagakerjaan. Sebab saat ini belum memberikan dampak secara langsung.

Harapan dia, perombakan aturan perpajakan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sebab saat ini dinamika global dihantui ketidakpastian. Dia pun meminta semua poin UU Ketenagakerkaan agar direvisi yang bertujuan mendongkrak investasi.

Adapun revisi UU Ketenagakerjaan yang didiskusikan sejauh ini terdiri dari beberapa poin. Mulai dari upah, pesangon, kesejahteraan pekerja, hingga outsourcing.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah mengatakan, revisi UU Ketenagakerjaan resistensi karena memberatkan buruh. Sejumlah poin yang memberatkan, jika UU itu jadi direvisi, adalah ketentuan pemberian pesangon, upah minimum, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak yang semuanya diusulkan kalangan pengusaha.

Dia menegaskan, kalangan buruh menolak keras usulan perubahan atas masa kerja minimal yang lebih panjang, yakni 9 tahun. Jika ini disetujui maka, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi di mana-mana. Juga soal usulan pengusaha kenaikan upah minimum jadi dua tahun sekali juga dianggap merugikan. Begitu pun usulan pengusaha merevisi ketentuan kontrak kerja dari tiga tahun menjadi lima tahun juga tak memberikan kepastian.

“Dengan demikian tidak ada kepastian jenjang karir, dan PHK sepihak akan mudah dilakukan pengusaha tanpa ada pesangon bagi para buruh,” ujar Ilham, di Jakarta, baru-baru ini.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah mengatakan, persoalan buruh memang harus dituntaskan dengan merevisi UU Ketenagakerjaan.

“Jadi memang permasalahan perburuhan ini harus dituntaskan bersama-bersama permasalahan penghambat investasi lainnya. Salah satunya dengan merombak UU Ketenagakerjaan,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (9/9).

Sebab dengan perombakan UU Ketenagakerjaan, maka penghambat investasi tidak ada lagi. Menurut Pieter penghambat utama investasi adalah pembebasan lahan, perizinan, inskonsistensi kebijakan pemerintah, koordinasi pusat daerah serta permasalahan perburuhan dan pengupahan.

(din/fin)