BPNT Kabupaten Tangerang, Koperasi Tangerang Sejahtera Gemilang Dipolisikan

FIN.CO.ID, KABUPATEN TANGERANG – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program pemerintah untuk rakyat miskin dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok dalam proses pembelian beras dan telur.

Pengadaan beras untuk BPNT ternyata dimanfaatkan oleh Koperasi Tangerang Sejahtera Gemilang yang diketuai oleh Jasman Abdullah dengan melakukan surat perjanjian kerjasama kemitraan terhadap gabungan kelompok tani (Gapoktan) subur makmur yang berdomisili di Kecamatan Mauk, dan saat ini masih menyisakan prahara, karena koperasi tersebut tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

Buntut kejadian tersebut, Misna Ketua Gapoktan Subur Makmur melakukan pelaporan kepada kepolisian dengan delik aduan penggelapan dan penipuan pada 23 Agustus 2018 tahun lalu, sehingga beberapa saksi dipanggil pihak kepolisian, salah satunya mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Orang Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Mohammad Sadeli yang kala itu masih menjabat.

Misna Mengatakan bahwa pelaporan yang dilakukan olehnya saat ini belum mendapatkan titik terang, pasalnya penyidik Polresta Tangerang belum bisa menahan orang yang disangkakan, salah satunya ketua Koperasi Tangerang Sejahtera Gemilang.

“Sesuai dengan perjanjian kerjasama kemitraan distributor kami selaku Gapoktan telah sesuai mensuplai beras dengan kondisi bagus dan sesuai waktunya, hingga tidak ada complain yang dilakukan oleh pihak pertama, yaitu Koperasi Tangerang Sejahtera Gemilang, karena pasokan tahap 1 dan 2 sesuai dengan permintaan, namun malah pembayarannya tidak sesuai oleh pihak pertama,”cetus Misna, Minggu (8/9).

Misna juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah rupiah yang belum terbayarkan dan termasuk denda senilai Rp.1.541.186.150,-. Sehingga nominal segitu sangat dibutuhkan oleh para petani di Mauk dan sekitarnya untuk memulai kembali untuk bertani

“Kami juga meminta pihak kepolisian, yaitu Polresta Tangerang agar proses laporannya mendapatkan titik terang, karena laporan kami sudah setahun yang lalu, namun hingga kini belum ada perkembangan. Kami juga ingin yang dilaporkannya bisa ditangkap sesuai undang-undang yang berlaku,”tukasnya

(Mul/Fin)