(Sulit Judul)

Oleh Dahlan  Iskan

Musuh demonstran Hongkong tambah satu lagi: stasiun kereta bawah tanah. Yang di sana disebut MRT.

“MRT ini sudah ketularan komunis,” teriak demonstran.

Penyebab kemarahan itu: kereta tidak mau berhenti di stasiun tertentu. Yang lagi jadi pusat demo. Yang diwarnai bentrokan.

Banyak fasilitas stasiun yang rusak. Termasuk kaca ruang kontrol. Ulah sebagian pendemo itu dianggap membahayakan keselamatan umum.

Puncaknya dua hari lalu: seorang pegawai MRT terluka. Harus masuk rumah sakit. Kian banyak stasiun yang ditutup.

Posisi MRT sering terjepit. Awalnya MRT sangat disenangi pendemo.

Malam itu, tiga bulan lalu, MRT sampai mengadakan kereta tambahan. Untuk mengangkut pendemo kembali ke rumah masing-masing.

Waktu itu malam sudah larut. Biasanya kian larut kian jarang MRT lewat. Penumpang kian sedikit. Tapi demo malam itu berlangsung sampai tengah malam. Jumlah pendemo pun sangat besar.

Kebijakan MRT itu dikecam pemerintah Tiongkok. MRT dianggap tidak profesional. Kan demo itu ilegal. Tidak diizinkan polisi. Kalau pun ada izin hanya boleh sampai jam 21.00. Mengapa MRT mendukung demo yang melanggar hukum.

Sejak itu tidak pernah ada MTR tambahan. Pendemo pun balik tidak simpati pada MRT.

Di Hongkong MRT itu sudah sangat vital. Melebihi angkutan umum apa pun.

Di Hongkong-lah MRT bisa berlaba. Tanpa subsidi sama sekali. Kebijakan pemerintah sangat terintegrasi. Perumahan (flat) dan pusat perbelanjaan harus di dekat stasiun MRT.

Kita harus belajar mengintegrasikannya seperti itu. Tapi, perumahan murah kita, sudah terlanjur jauh-jauh. Waktu membangunnya tidak ada pikiran integrasi itu.

Akibatnya biaya transportasi menjadi mahal. Untuk ke tempat kerja tidak bisa hanya mengandalkan kereta komuter yang murah.

Masing-masing orang lantas mengambil putusan sendiri-sendiri: membeli sepeda motor. Atau mobil cicilan. Jalan raya pun mampat.

Kunci sukses MRT di Hongkong adalah terintegrasinya pemukiman dan stasiun MRT.

Tapi dengan demo yang kian keras sekarang ini semua itu jadi susah. Termasuk yang sudah terlanjur tergantung pada MRT. Kian banyak stasiun yang ditutup.

Jumat kemarin stasiun Prince Edward pun ditutup. Ratusan orang mendemo MRT itu. Tuntutannya: minta rekaman CCTV atas demo tanggal 31 Agustus. Mereka berasumsi polisi berlebihan dalam menangani demo hari itu.

Tentu permintaan ditolak. Ada aturan yang harus ditaati MTR: rekaman CCTV hanya boleh diberikan kepada yang berwajib. Pihak lain tentu boleh juga. Asal ada perintah pengadilan.

Maka, menurut hukum, seharusnya mereka menggugat lewat pengadilan.

Gagal memperoleh rekaman, mereka mengamuk. Mesin karcis jadi sasaran. Demikian juga pintu masuk.

Pemimpin tertinggi Hongkong akhirnya memang mencabut total pengajuan RUU ekstradisi.

Itulah urutan satu dari lima tuntutan pendemo. Sebenarnya itu pun hanya seperti membunuh mayat.

RUU itu sudah dibekukan di DPR. Juga sudah dinyatakan mati. Tapi pendemo minta itu tidak cukup. Harus secara resmi dicabut.

Puaskah pendemo?

Sudah saya duga: itu dianggap tidak ada artinya. Mereka minta, lima tuntutan itu sebagai satu kesatuan.

Kemarin, dan hari ini, mereka tetap bergerak. Sasarannya kembali ke bandara.

Para ahli memang menyarankan, agar pemerintah memenuhi dua tuntutan: pencabutan RUU itu dan membentuk tim independen untuk menilai tindakan polisi.

Memang pendemo akan tetap ngotot ‘lima adalah satu’. Tapi yang seperti itu tidak semua. Setidaknya separo dari mereka tidak akan demo lagi. Kalau dua hal itu sudah dipenuhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here