555 Ribu Kanal Terdeteksi Sebar Hoaks

Beranda Nasional 555 Ribu Kanal Terdeteksi Sebar Hoaks

FIN.CO.ID, JAKARTA – Peran warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Papua terus didalami. Bahkan pemerintah pun melakukan pembatasan WNA yang akan ke Papua. Ini seiring dengan munculnya kecurigaan adanya koorporasi yang bermain. Langkah ini pun sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang mendeteksi adanya 555 kanal yang digunakan untuk menyebar hoaks terkait kondisi Papua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan WNA tidak dilarang datang ke Papua, melainkan hanya dibatasi. “Ya, (Pembatasan) semua itu kan ada kepentingannya. Bukan pelarangan ya, pembatasan,” katanya, saat konferensi pers kondisi Papua dan Papua Barat, di Jakarta, kemarin (4/9).

Menurut dia, langkah pembatasan WNA itu untuk mencegah masuknya provokator yang ingin memperkeruh suasana di Papua dan Papua Barat yang kian kondusif dan demi keselamatan mereka sendiri.

Dengan pembatasan itu, kata dia, warga asing yang ingin ke Papua harus melalui persyaratan-persyaratan tertentu dan melewati skrining. “Saya tanya apakah Anda bisa membedakan ini wisatawan atau provokator? Enggak bisa kan. Nah, makanya supaya nanti tidak ada yang ikut ke sana, nimbrung ke sana, maka ada pembatasan,” katanya.

Jika situasi di Papua dan Papua Barat sudah benar-benar kondusif seperti sediakala, kata dia, warga asing justru didorong untuk berwisata ke Papua. “Nanti kalau sudah kondusif, sudah damai, kita suruh masuk. Ayo ke Raja Ampat sana, devisa masuk. Dulu juga nggak ada pembatasan. Ya, kita minta maaf, tapi itu harus kita lakukan,” katanya.

Mengenai deportasi terhadap empat WNA asal Australia, ia mengatakan belum ada bukti cukup keterlibatan mereka dengan kerusuhan di Papua sehingga hanya mereka dideportasi. “Kalau ada bukti yang cukup, kita pasti hukum dengan hukuman kita, UU kita, karena mereka kemarin ikut nimbrung ke situ. Ditanya, kok foto-foto? Saya kira pawai budaya. Ini bukan pawai budaya, ini demonstrasi, anarkis,” katanya.

Namun, kata Wiranto, jika mereka membawa dokumen-dokumen, seperti bendera bintang kejora, dan sebagainya pasti akan diproses dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Sorong telah mendeportasi empat warga negara Australia karena diduga ikut dalam aksi Papua Merdeka di Sorong, Papua Barat. Keempat WN Australia tersebut adalah Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).

Wiranto pun menegaskan jumlah korban jiwa akibat kerusuhan Papua sebanyak empat orang dari masyarakat sipil dan satu anggota TNI. “Saya sampaikan di sini, sampai dengan hari ini hasil pantauan masyarakat yang meninggal dunia empat orang,” katanya.

Empat korban meninggal itu tercatat di Papua, kata dia, ditambah 15 korban luka-luka, sementara korban meninggal dari TNI ada satu orang. Untuk wilayah Papua Barat, kata dia, tercatat tidak ada korban meninggal, baik dari masyarakat sipil maupun aparat TNI-Polri. “Di Papua Barat malah yang meninggal dunia nihil, luka-luka juga nihil. Luka ringan ada tapi tidak begitu. TNI-Polri enggak ada yang meninggal tapi yang luka-luka ada dua orang,” katanya.

Namun, Wiranto mengatakan situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah semakin kondusif sehingga beberapa aktivitas bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Bahkan, aktivitas sekolah di Papua dan Papua Barat akan dibuka kembali mulai lima September 2019 seiring situasi yang kian kondusif.

Ditambahkannya, aktivitas masyarakat di Papua dan Papua Barat sudah kembali normal, demikian pula pelayanan publik di perkotaan, seperti transportasi, pelabuhan, bandara, terminal yang sudah berjalan seperti semula.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemulihan jaringan internet di Papua dan Papua Barat hanya membutuhkan hitungan jam atau paling lama tiga jam, tetapi pemulihan harus dilakukan bertahap demi menekan penyebaran hoaks dan provokasi.

“Demikian juga kalau terjadi eskalasi tidak kondusif, pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam,” kata Menkominfo dalam Forum Pemimpin Redaksi yang membahas mengenai Perkembangan Arus Informasi Papua, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9) malam.

Pembatasan terhadap layanan data internet, termasuk berbagai jejaring media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram, tegas Menkominfo, akan dipulihkan secara bertahap. “Ini sedang dilakukan koordinasi (kondisi terkini) dengan teman-teman yang di lapangan, yang ada di Papua ada 29 kabupaten/kota dan di Papua Barat ada 13 kalau tidak salah,” kata Rudiantara.

Menurut Menkominfo tingkat pembatasan internet di wilayah Papua akan diturunkan menjadi lebih spesifik ke tingkat kabupaten dan kota yang masih belum kondusif. “Kabupaten dan kota yang memang suasananya kondusif, tidak ada masalah, itu bisa kita aktifkan kembali seluruh jenis layanan telekomunikasinya,” imbuhnya.

Rudiantara juga menegaskan, hingga 2 September 2019, Kementerian Kominfo sudah mendeteksi setidaknya ada 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. “Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih akun orisinil mengunggah hoaks,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengajak seluruh pihak, terutama warganet, agar tidak ikut menjadi penyebar hoaks tentang kondisi Papua. Forum Pemimpin Redaksi itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

(ful/fin)

Baca Juga

Mahfud MD: Pemerintah Tidak Menyalahkan Peristiwa G30S/PKI

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak menetapkan peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI), sebagai peristiwa yang salah atau benar. Sebab itu persoalan...

Pendidikan Jangan Dikomersilkan

JAKARTA - Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi...

Bansos Boleh Lebih dari Satu

JAKARTA - Masyarakat miskin diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan sosial (bansos) dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menekankan yang terpenting bansos tepat sasaran pada warga...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Berita Terbaru

Ilham Aidit Sindir KAMI: Kalau Mau Nyapres di 2024, Ga Usah Koar-koar Bawa Isu PKI

JAKARTA- Putra Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit menyentil gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menilai, KAMI syarat dengan muatan kepentingan menuju Pilpres 2024. Untuk...

Guru-guru Gembira

JAKARTA - Kabar baik bagi 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi Februari 2019 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)...

Vandalisme di Mushollah, Ferdinand: Pelaku Bukan Non Muslim, Itu Kaum Intoleran

JAKARTA- Tindakan vandalisme terjadi di Mushollah Darussalam yang terletak di RT 5/8 Perum Villa Tangerang Elok Kelurahan Kutajaya Pasar Kemis Tangerang. Pelaku menulis narasi-narasi provokatif...

Penyaluran Subsidi Internet Belum Capai Target

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, hingga September 2020 realisasi bantuan paket data internet telah disalurkan kepada 27,3 juta guru, siswa, mahasiswa...

Infografis: Pemberian Vaksin Pada 6 Kelompok Masyarakat Prioritas

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sedang mematangkan sasaran dan prioritas kelompok masyarakat yang akan mendapat vaksin COVID-19. Sasaran prioritas vaksin sesuai dengan kelompok...

Masih Ada Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 prihatin dan kecewa terhadap tahapan Pilkada Serentak 2020. Sejumlah pelanggaran selama kampanye masih dilakukan pasangan calon kepala daerah. Yang...

Kementan-TNI AD Sepakat Perkokoh Kesiapan Penyediaan Pangan

JAKARTA- Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, maka dibutuhkan kekuatan dan kebersamaan dari semua pihak, termasuk TNI. Terkait hal tersebut, Kementan dibawah pimpinan Mentan...

WHO: Angka Kematian Akibat Corona Lebih Kecil

JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bahwa total kematian resmi global akibat virus corona (Covid-19) besar kemungkinan lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. "Jumlah...

Nusantara

Bersama Masyarakat, PLN Ubah Sampah Jadi Listrik

PANGKALPINANG - Peluh Misdi bersama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Sekar Rukun, Bangka Selatan seolah terbayar setelah PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel)...

Stop Isolasi Mandiri untuk Menekan Cluster Keluarga

BABEL - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan kebijakan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat terkonfirmasi COVID-19, guna menekan penyebaran di kluster keluarga. "Dalam waktu...

News

Sukmawati: PKI itu Ideologi Pancasila, Kenapa Diributkan?

JAKARTA- Sukmawati Soekarnoputri mengatakan, Partai Komunis Indonesia berideologi Pancasila. Sehingga tidak perlu diributkan. "Jadi kalau dibilang PKI itu ideologinya apa sih, sebetulnya ideologinya pancasila. Jadi...

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Pemerintah Telah Salurkan 10 Juta Bantuan Subsidi Gaji

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada 10.180.341 penerima atau sebesar 87,35 persen dari total penerima tahap I-IV sebanyak 11,6 juta...

Tracing Covid Terkendala Stigma

JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 selalu menekankan pentingnya proses 3T. Yaitu testing, tracing, treatment. Namun, untuk melakukan tracing alias pelacakan terkendal stigma negatif yang...

Gempa Besar dan Tsunami Pasti Berulang

JAKARTA - Gempa dan tsunami raksasa dipastikan akan terjadi berulang di jalur-jalur tunjaman lempeng. Karenanya masyarakat harus waspada dan memperkuat mitigasi untuk mencegah dan...

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara Sepanjang 26 km

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), meresmikan jalan tol Manado-Bitung ruas Manado-Danowudu. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa...