Beranda Politik 19 Anggota DPR RI Terpilih Belum Serahkan LHKPN

19 Anggota DPR RI Terpilih Belum Serahkan LHKPN

FIN.CO.ID, JAKARTA – Integritas anggota legislatif dinilai masih kurang. Jika dilihat dari data KPU, sebanyak 19 anggota DPR RI terpilih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, waktunya tinggal dua hari lagi. Tepatnya 7 September 2019 pukul 00.00 WIB. Sejumlah kalangan menilai, perlu ada regulasi baru yang mengatur terkait keterbukaan informasi tersebut.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyatakan, mereka yang belum menyerahkan LHKPN termasuk cermin dari kepribadiannya. Waktu panjang yang diberikan lembaga penyelenggara pemilu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh calon legislatif.

Emrus menyarankan jika anggota DPR terpilih tidak menyerahkan LHKPN tepat waktu, keterpilihannya harus dibatalkan. Bukan tanpa alasan. Menurut Emrus, pemilih yang telah menggunakan hak suara pada pemilu merasa diciderai. “Masyarakat Mereka yang telah memilih sehingga menang dalam pemilu akan merasa tidak puas,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (4/9).

Dia lebih setuju jika regulasinya diubah. Terlebih, bisa menjadi syarat peserta pemilu. Sehingga keterbukaan informasi kepada pemilih bisa dilakukan sebelum rakyat menentukan pilihan di kotak suara. “Jika sanksi yang diberikan hanya penundaan pelantikan, hal itu kurang tegas. Dengan dibatalkannya keterpilihannya, bisa menjadi efek jera dan menjadikan keterbukaan lebih baik ke depan,” paparnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, jika jadwal penyerahan LHKPN hanya tersisa dua hari. Deadline KPU adalah 7 September 2019 pukul 00.00 WIB. Dia menegaskan tidak ada perpanjangan waktu dalam penyerahan LHKPN. “Sudah cukup lama disosialisasikan kepada partai politik dan anggota DPR RI terpilih. Jadi tidak ada perpanjangan waktu lagi,” jelas Ilham di Jakarta, Rabu (4/9).

Bagi Anggota DPR RI terpilih yang belum menyerahkan bisa segera melaporkannya ke KPU RI. Sesuai jadwal, mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk dimanfaatkan. Yakni dua hari ke depan.” Masih ada 19 orang lagi yang belum menyerahka. Kami akan menunggu sampai akhir tahapan pada 7 September pukul 00.00 WIB,” paparnya.

LHKPN tersebut bisa diserahkan langsung ke KPU RI secara kolektif per partai politik atau bisa juga per individu dari calon terpilih. Keterlambatan penyerahan LHKPN tersebut memang tidak menggugurkan para politikus yang telah lolos ke Senayan. Namun, mereka terancam tidak akan ikut dilantik pada 1 Oktober 2019. “Kalau tidak menyerahkan LHKPN, yang bersangkutan tidak akan diajukan oleh KPU untuk dilantik sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN-nya kepada KPU,” ucapnya.

Calon terpilih anggota DPR RI yang belum menyerahkan LHKPN berasal dari sejumlah daerah pemilihan. Yakni Provinsi Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

(khf/fin/rh)

Kategori Terkait

Kepala Daerah Ikut Pilkada Dibiayai Cukong, Berpotensi Korupsi Kebijakan

JAKARTA - Kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai cukong alias pendana, berpotensi melakukan korupsi kebijakan. Salah satunya membuat kebijakan yang tidak sesuai undang-undang....

BBM Jenis Premium Jadi Sorotan

JAKARTA - Pertamina diminta mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis Premium. Jika penghapusan Premium itu benar-benar dilaksanakan, maka Pertamina dapat dinilai melanggar penugasan Pemerintah...

Pokja Penanganan Pelanggaran Prokes COVID-19 Dibentuk

JAKARTA - Bawaslu diberi amanah memimpin Kelompok Kerja (Pokja) tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020. Keputusan tersebut diambil...

Kampanye Pengumpulan Massa Diganti Virtual

JAKARTA - Kampanye Pilkada Serentak 2020 diprediksi berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Satgas Penanganan COVID-19 menyerukan kegiatan pengumpulan massa saat kampanye diganti dalam bentuk digital....

Penyadapan di RUU Kejaksaan Dipertanyakan

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan saat ini sedang dibahas di DPR RI. Dalam RUU tersebut, jaksa diberi kewenangan melakukan penyadapan. Hal ini masuk...

Konser Musik di Kampanye Harus Dilarang

JAKARTA - Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 memperbolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. DPR menilai hal...

Berita Terbaru

Presiden Inter Milan: Messi Tidak Masuk Rencana Kami

JAKARTA - Lionel Messi kerap dikaitkan dengan transfer Inter Milan,  menyusul buruknya hubungan sang pemain dengan petinggi klub.  Akan tetapi menurut pemilik Inter Milan Steven...

Melahirkan, Foto Bayi Irish Bella-Ammar Zoni Bikin Penasaran

JAKARTA - Pasangan selebriti Ammar Zoni dan Irish Bella tengah berbahagia. Ya, Bella dan Ammar kini resmi menyandang status baru mereka sebagai orang tua. Telah...

Sayangi Pemilih, Kandidat Cukup Sapa Warga Via Telpon dan Manfaatkan Medsos

JAKARTA - Virus corona (Covid-19) terus menyerang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkali-kali meminta kepada calon kepala daerah yang ikut serta dalam Pemilihan...

Panduan Belajaran Masa Covid-19 bagi Orang Tua Diuji Publik

JAKARTA - Panduan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 yang disusun Kementerian Agama (Kemenag) telah memasuki tahap uji publik. Direktur GTK...

Ada Tiga Faktor Indeks Ketahanan Pangan Turun

JAKARTA - Daya beli yang masih rendah akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan diperkirakan akan berdampak pada penurunan indeks ketahanan pangan pada akhir 2020 nanti. Diketahui,...

Wow, Ini Penampakan Celana Dalam Dinar Candy yang Laku Seharga Rp50 Juta

JAKARTA - Dinar Candy membuat heboh publik, Ya, pasalnya wanita yang berprofesi sebagai DJ itu telah menjual celana dalamnya melalui media sosial. Melalui akun Instagram...

Angaran Besar, Tapi 4 Rumah Sakit di Pringsewu Hanya Miliki 2 Ventilator

JAKARTA - Kekurangan ventilator ternyata bukan hal baru. Ini terjadi sejak Maret lalu hingga hari ini. Cermin ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah sangat kentara....

Masih Ada Pengembang Nakal

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan...